Terungkap! Ini yang Bikin Pemerintah Ragu Putuskan Harga BBM

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan menjaga subsidi dan kompensasi sebesar Rp 502 triliun adalah kebutuhan mendesak yang harus dilakukan. Meskipun beberapa skenario mengendalikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus disusun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pemerintah sangat hati-hati dalam menyusun kebijakan tarif harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

"Proses pembahasan masih berjalan terus, karena semua aspek harus dipertimbangkan. [...] Karena sekali lagi urusan BBM ini memang sesuatu yang sangat penting, dan mempengaruhi semua aspek. Sehingga harus hati-hati betul di dalam mengambil keputusan," jelas Susiwijono saat ditemui di kantornya, Rabu (25/8/2022) malam.

Baca: Indonesia Mau Tolak Minyak Murah dari Rusia? DPR: Goblok!

Pemerintah menyadari penuh kenaikan harga BBM akan berimbas kepada seluruh aspek sosial dan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu, semua stakeholder harus dilibatkan dalam menyusun kebijakan tarif BBM ini.

Kendati demikian, pemerintah tak menampik bahwa konsumsi BBM Pertalite dan Solar yang tidak dikendalikan, akan menambah anggaran APBN.

Pemerintah sudah menghitung, dengan situasi harga minyak saat ini dan kurs rupiah yang terus berfluktuasi, dan jika konsumsi BBM Pertalite dan Solar tidak ditekan, maka subsidi akan jebol hingga mencapai Rp 700 triliun hingga akhir tahun ini.

Oleh karena itu, bagi pemerintah sangat mendesak untuk menjaga subsidi dan kompensasi saat ini.

"Ada kebutuhan mendesak, karena masalah keterbatasan subsidi BBM yang harus kita jaga di angka Rp 502 triliun. Banyak hal yang harus dipertimbangkan," jelas Susiwijono.

"Tidak mudah karena dampaknya pasti juga kan ke inflasi, ke daya beli masyarakat, ke pertumbuhan ekonomi, jadi harus dijaga semuanya. Pemerintah sangat hati-hati. Ini prosesnya masih berjalan terus," kata Susiwijono lagi.

Baca: Parah! Banyak Bandit dan Zombie di BBM Bersubsidi

Seperti diketahui, kemarin sore, Rabu (24/8/2022) sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju merapat ke kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah pembahasan opsi kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar.

Dari pantauan CNBC Indonesia, para menteri yang hadir a.l. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Selanjutnya ada Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. Rapat dimulai sekitar pukul 16.30 WIB dan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Namun ketika dijumpai selesai rapat, seluruh menteri yang hadir enggan memberikan komentar mengenai hasil rapat.

Adapun, Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menegaskan sejumlah opsi telah dimatangkan pemerintah dalam rapat

"Semua opsi kita lakukan exercise itu intinya," jelasnya, jelasnya ditemui di kantor Kemenko Perekonomian.

"Bisa pembatasan, bisa kenaikan, ya bisa apapun. Tentu nanti bapak presiden akan memilih yang paling optimal, yang terbaik. Keputusan itu pasti diusahakan untuk tidak memberatkan kelompok masyarakat, apalagi kelompok masyarakat terbawah," lanjutnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Habiskan Rp146,9 T untuk Belanja Subsidi per Juli 2023