Segera Dirombak! Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Skema dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi hal tersebut menjadi risiko besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka menengah panjang.

Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata menyatakan estimasi hingga akhir 2021, dana yang ditanggung negara berjumlah Rp 2.800 triliun. Terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp 900 triliun dan Rp 1.900 triliun pemerintah daerah.

"Estimasinya tahun lalu Rp 900 triliun yang pusat dan Rp 1.900 triliun itu daerah, dibagi beberapa provinsi dan kabupaten," ungkapnya di Gedung DPR, Rabu (24/8/2022)

Baca: Lagi & Lagi Jokowi Ngamuk, Sampai Sebut Bodoh!

Hal ini sudah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebab menjadi risiko bagi keuangan negara.

Total tersebut merupakan tanggungan negara atas seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri untuk jangka menengah panjang, bukan setahun. Sebab pencairan dana pensiun dicicil setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besarnya nominal yang harus ditanggung dikarenakan penggunaan skema pensiunan pay as you go. Di mana, perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama namun dikelola oleh PT ASABRI.

Reformasi, kata Isa memang sebuah keharusan. Namun tidak bisa dilakukan secara sekaligus. Apalagi pensiunan maupun ASN yang masih bertugas telah terikat kontrak berdasarkan skema pay as you go.

"Kita harus memperhitungkan hal-hal itu untuk kemudian mereform, arahnya memang harus ada reform untuk yang dana pensiun," ujarnya.

Baca: Pensiun PNS Bebani Negara Rp2.800 T, Sri Mulyani Siap Rombak!

Sempat disampaikan Kementerian PANRB, bahwa skema yang baru disusun disebut dengan iuran pasti alias fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay (THP) yang jumlahnya lebih besar.

Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi Rp 1 miliar.

Isa belum mau berkomentar mengenai skema tersebut. Sebab masih butuh pendalaman dari internal Kementerian Keuangan.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mohon Maaf! Tak Semua Pensiunan PNS Kebagian Rp 1 M