Digantung Prabowo, Korsel Tekor Proyek Bikin Kapal Selam RI
Foto: Kapal Selam Nagapasa Class (PT PAL)
Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) menghadapi kerugian sekitar 80 miliar won dalam kesepakatan pembangunan kapal selam dengan pemerintah Indonesia.
Perusahaan membeli suku cadang untuk kapal selam tanpa menerima uang muka dari pemerintah Indonesia. Selama lebih dari tiga tahun, pemerintah Indonesia tidak juga memberlakukan kontrak pengadaan tahap kedua kapal selam Changbogo class.
Dilansir dari Business Korea, Politisi dari Korea Selatan, Kang Min-kuk mengatakan pada 18 Agustus 2022 bahwa DSME buru-buru memesan fasilitas kapal selam inti seharga 80 miliar won, meskipun kontrak tidak berlaku. Kang mendukung pernyataannya dengan data dari Bank Pembangunan Korea.
Kontrak yang dimaksud adalah kontrak pembangunan kapal selam tahap kedua dengan pemerintah Indonesia. DSME memenangkan pembuatan kedua kapal selam dari Indonesia pada tahun 2019, menyusul keberhasilan pengiriman kapal selam pertama ke Indonesia sebanyak 3 unit, satu di antaranya digarap di PT PAL Indonesia, Surabaya.
Tapi masalahnya, pihak Indonesia bahkan tidak mentransfer uang muka, apalagi membuat kontrak. DSME melakukan pemesanan suku cadang kapal selam tanpa menerima uang muka.
Biasanya, kontrak utama diselesaikan dalam keadaan seperti itu, jadi tidak ada masalah bagi pembuat kapal, tapi kali ini lain ceritanya. Pihak Indonesia menunda pemberlakuan kontrak, sehingga DSME harus menyediakan biaya untuk seluruh biaya terkait proyek ini.
Pengamat industri memiliki dua pendapat berbeda tentang situasi ini. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang tidak dapat dihindari untuk DSME, sementara yang lain mengatakan bahwa DSME seharusnya lebih berhati-hati.
Sementara itu, DSME menjelaskan pihaknya menilai sudah menjalin hubungan saling percaya dengan pemerintah Indonesia yang sudah dua kali menerima kapal selam dari DSME. Masalahnya, uang muka itu tertunda karena teka-teki politik dan militer yang rumit di Indonesia.
"Kami menandatangani kontrak pembuatan kapal untuk tiga kapal selam pada April 2019, dan memang benar kami telah memesan beberapa bahan sebelumnya dan kontrak itu belum berlaku. Namun, pra-pemesanan terjadi untuk memenuhi tenggat waktu pasokan ketika perusahaan memilih untuk menerima peralatan tepat waktu," tulis DSME dalam keterangan resmi dilansir dari Naval News.
"Tidak dapat dihindari bahwa kami harus memesan di muka untuk memenuhi batas waktu pengiriman yang telah ditandatangani. Pemerintah Indonesia belum menginformasikan atau mempertimbangkan pembatalan kontrak pembuatan kapal, artinya tidak benar DSME tidak mempersiapkan kemungkinan pembatalan kontrak. Karena DSME terus melakukan pembicaraan dengan Indonesia untuk melihat kontrak mulai berlaku dan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kontrak baru, media harus berhati-hati dalam melaporkan," lanjutnya.
Business Korea bahkan menyebut masalah mulai muncul saat Prabowo Subianto, saingan berat politik Presiden Indonesia Joko Widodo pada 2019 lalu, diangkat sebagai menteri pertahanan Indonesia. Prabowo dengan tegas menyerukan perubahan dalam industri pertahanan Indonesia yang selama ini bergantung pada beberapa negara, termasuk Korea.
Indonesia juga belum membayar dari biaya proyek yaitu 800 miliar won, untuk mengembangkan jet tempur generasi KFX-21 dengan Korea Selatan di bawah perjanjian yang ditandatangani pada 2015. Bahkan mengusulkan untuk membayar sebagian dari 800 miliar won dalam bentuk komoditas karena kekurangan dana.
[Gambas:Video CNBC]
Wow! Rusia Buat Kapal Selam Baru, Terpanjang di Dunia
(hoi/hoi)
