DPR Lagi Panas, dari Bahas Sambo Sampai 'Ribut' BBM Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR RI akan ramai dalam beberapa waktu ini, yang pertama terkait rencana pemanggilan Kapolri RI Listyo Sigit Prabowo di Komisi III DPR dan juga pada hari Rabu (24/8/2022) ini terdapat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Untuk Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Arifin Tasrif hari ini dijadwalkan membahas pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi penawasan, yakni laporan anggaran pemerintah pusat untuk kementerian ESDM tahun 2021, progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran tahun 2022, dan soal RKAKL tahun anggaran 2023.

Nah, meskipun tak ada pembahasan mengenai BBM, namun anggota Komisi VII DPR mempertanyakan soal sekaratnya kuota BBM khususnya BBM Pertalite dan juga Solar Subsidi.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin menyatakan bahwa ternyata sampai pada hari ini kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi belum ditambah oleh pemerintah. Padahal sudah ada persetujuan dalam Rapat dengan Komisi VII DPR untuk menambah kuota Pertalite sebanyak 5 juta KL. "Kenapa keputusan rapat di komisi VII DPR tidak direalisasikan? Kita minta penjelasan dari pak Menteri (Menteri Arifin Tasrif)," ungkap dia di Gedung DPR, Rabu (24/8/2022).

Sampai Juli 2022 ini, kuota BBM Pertalite tersisa 6,2 juta Kilo Liter (KL) dari kuota sampai akhir tahun yang mencapai 23 juta KL. Sementara untuk konsumsi Solar subsidi hingga Juli 2022 sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta KL. Dengan begitu, maka sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 5,01 juta KL.

Nah, kuota tersebut diprediksi habis pada pertengahan Oktober ini. Mau tidak mau pemerintah harus bertindak secepatnya baik itu pembatasan atau penambahan kuota.

"Regulasi Perpres harus dipercepat, kalau tidak pembatasan tidak bisa dilakukan, kalau pengetatan tidak ada saya yakin ini jebol. Artinya ini khawatir khita, terjadi kelangkaan di mana-mana dan ini persoalan luar biasa di bangsa ini," terang Mukhtarudin.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai PKB, Syaikul Islam Ali mengatakan, bahwa kenaikan harga BBM akan mengancam keekonomian kita. "Kalau disuruh milih, opsi pembatasan yang paling masuk akal," ungkap Syaikul Islam Ali.