Proyek Kereta Cepat Bengkak, DPR: Sudah Habis Puluhan Triliun

Teti Purwanti, CNBC Indonesia
Selasa, 16/08/2022 14:14 WIB
Foto: Perdana! Kereta Cepat Tiba di RI Hari Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dikabarkan membengkak dan pemerintah Indonesia diminta untuk menanggung hal tersebut.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan kalau masalah ini pelik betul apalagi pemerintah Indonesia sudah menghabiskan puluhan triliun untuk proyek tersebut.


"Pelik betul, bayangin sudah habis puluhan triliun malah ditinggalkan, padahal penyelesaian Juni 2023," jelas Said usai Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Adapun kebutuhan dana ke depan mencapai Rp 3,1 triliun. Said menjelaskan kalau skema yang akan digunakan adalah APBN dengan penambahan PMN kepada PT KAI.

Said juga menyebutkan di luar itu ada lagi penambahan dana dengan asersi pertama Rp 2,6 triliun dan asersi kedua Rp 3,1 triliun.

"Banggar sedang menimbang-nimbang mana yang terbaik dan tidak meninggalkan polemik," pungkas Said.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan KCIC Rahadian Ratry menjelaskan sampai saat ini masih menunggu keputusan dari komite kereta cepat mengenai persoalan ini. Dimana posisinya saat ini masih dalam tahapan negosiasi sehingga enggan berkomentar lebih jauh.

"Sesuai dengan Pepres Nomor 93 Tahun 2021, besaran pembiayaan cost overrun merupakan keputusan komite kereta cepat yang diketuai oleh Kemenkomarves dan beranggotakan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Kementerian Perhubungan setelah mendapatkan review dari BPKP," kata Rahadian kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/7/2022).

"Hingga saat ini kami PT KCIC masih menunggu keputusan tersebut. Mengenai sumber pembiayaan, hal tersebut masih dalam tahap negosiasi antara pemegang saham BUMN Indonesia dan Tiongkok sehingga kami belum bisa berkomentar lebih jauh," tambahnya.

Dia juga belum membenarkan bahwa pihak China saat ini meminta pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya menggunakan APBN.


(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Sengketa Pulau Tujuh, Gubernur Babel Gugat Mendagri