Heboh Jokowi 'Tolak' Usulan Luhut, Ada Apa Ini?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahw belum ada kebutuhan mendesak bagi para perwira TNI/Polri untuk dapat bertugas di kementerian atau lembaga.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi, merespons usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya mengusulkan perwira aktif TNI/Polri bisa ditugaskan di kementerian/lembaga.

"Saya melihat kebutuhannya belum mendesak," kata Jokowi usai meninjau penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/8/2022).

Baca: Ini Blak-blakan Adik Prabowo soal Ekspor Barang dari Ukraina

Menko Marimves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI agar perwira aktif TNI/Polri dapat bertugas di kementerian/lembaga.

Foto: Instagram (luhut.pandjaitan)

Hal tersebut dikemukakan Luhut saat memberikan pengarahan dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden," kata Luhut.

Baca: Jokowi Bakal Guyur Rp 320 T untuk Kredit Usaha Rakyat

Luhut mengatakan, aturan tersebut nantinya dapat mengatur secara terperinci tugas perwira TNI di kementerian/lembaga. Namun, eks Kepala Staf Kepresidenan itu menegaskan tidak semua perwira TNI bisa ditugaskan di kementerian/lembaga.

"Seperti di tempat saya, itu tidak bisa perwira aktif TNI yang masuk, yang bisa adalah Polri. Karena Polri bisa ada begitu, sama di perhubungan di mana-mana," tegasnya.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Luhut Ngaku Punya 27 Tugas Khusus dari Jokowi