Muhadjir Bicara Soal Beras Bansos Yang Dikubur JNE di Depok

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy buka-bukaan perihal insiden beras bantuan sosial (bansos) seberat 3,4 ton yang dikubur di Kampung Serab, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) telah meminta maaf atas kejadian yang sempat viral di media sosial tersebut.

Dalam dialog eksklusif Economic Update program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (11/8/2022), Muhadjir menerangkan kalau bantuan beras itu merupakan bagian dari penanganan pandemi Covid-19. Tujuannya agar masyarakat yang terdampak pandemi tidak kelaparan.

Baca: Ada Bansos Dikubur di Depok, Menteri Jokowi Akui Beras Rusak

"Maka presiden instruksi dibagi dalam bentuk beras. Kebetulan stok beras di Perum Bulog juga tersedia waktu itu," ujar Muhadjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengatakan, ketika beras diangkut oleh transporter, dalam hal ini JNE, terjadi masalah. Di mana ketika itu ada truk bak terbuka yang terhambat mendistribusikan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) lantaran hujan deras.

"Nah ketika kena hujan itulah semua truk yang kena hujan kita putuskan untuk tidak dibagikan. Jadi karena perhitungan kita kalau dibagi hari itu keadaanya pasti masih baik, tapi besoknya pasti sudah busuk karena kena air," kata Muhadjir.

"Dan kita tidak bisa jamin apakah memang ada dalam kemasan di truk itu ada yang masih kering. Maka dari itu kita putuskan kita batalkan. Dan pihak transporter bertanggung jawab. Jadi itu sudah ada dalam perjanjian karena transporter itu tanggung jawab mengantar kemasan itu sampai tangan KPM. Jadi kalau belum ya mereka harus ganti," lanjutnya.

Muhadjir menuturkan, beras yang ditimbun di Kampung Serab, mayoritas sudah rusak. Hak KPM pun sudah diganti oleh perseroan.

"Apa buktinya? Saya sampai sekarang belum menerima resi penerimaan tetapi asumsi saya kalau sampai ada 3.000 kemasan yang belum tersalurkan yang ditumbun itu, kok tidak ada satupun keluarga penerima manfaat yang protes? pasti pihak transporter sudah memenuhi tanggung jawabnya," kata Muhadjir.

"Bayangkan kalau ada 3.000 orang KPM itu kemudian tidak kebagian, pastilah gak mungkin bisa diredam. Satupun nggak ada yang teriak-teriak kan? Makanya saya berpegang pada pernyataan pihak transporter saja bahwa itu beras rusak dan itu jadi tanggung jawab dia," lanjutnya.

Lebih lanjut, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menuturkan beras yang rusak itu menjadi hak JNE. Ia bahkan menilai langkah JNE menimbun beras sudah tepat.

"Kalau itu betul ditimbun, saya malah mengapresiasi. Kenapa? Kalau beras itu dibiarkan berkeliaran, bisa jadi disalahgunakan pihak-pihak lain, apalagi kemasannya masih bertuliskan banpres. Bayangkan kalau kemudian itu berkeliaran di pasar dijual belikan secara gelap pastinya malah justru kita bisa tuntut transporter karena memang beras itu sudah tidak layak untuk dibagiakan karena sudah rusak," kata Muhadjir.

"Jadi kalau saya malah apresiasi, dia gak mau ribet daripada perkara besar, timbun saja. Siapa yang berani jamin kalau itu masih di luar tidak ada penyalahgunaan. Menurut saya itu lebih efisien. Dia kan ingin cari paling aman dan tidak banyak ongkos, mending ditimbun, syukur-syukur jadi pupuk kalau sudah busuk kan? Kalau saya sih melihat itu bagus," lanjutnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sssttt!!! Ada Bocoran Baru Kapan PPKM Akan Dihentikan Nih..