DPR Bahas Anggaran Dirjen Cipta Kerja & Kementerian PUPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR. Rapat ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 sampai bulan Mei 2022.

Selain itu, rapat ini juga membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023 bagi masing-masing unit eselon I.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw yang memimpin rapat ini menegaskan agar Dirjen Cipta Kerja dan Perumahan Kementerian PUPR memperhatikan saran dan masukan dari Komisi V DPR RI.

"Kami ingin menegaskan kembali agar dalam proses penyusunan pagu anggaran tahun 2023 benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat sampai dengan hari ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/6/2022).

Dalam rapat ini dijabarkan pagu indikatif Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk tahun 2023 senilai Rp 14,25 triliun. Alokasi pagu indikatif tersebut terbagi dua. Pertama, program dukungan manajemen dalam rangka operasional dan kesatkeran sebesar Rp 940 miliar.

Kedua, program perumahan dan kawasan permukiman sebesar Rp 13,31 triliun. Di dalamnya mencakup fungsi permukiman dan pendidikan. Rinciannya, bidang air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, bangunan gedung, dan bidang prasarana strategis.

Untuk sektor air minum pagu anggarannya senilai Rp 3,54 triliun. Untuk sektor sanitasi alokasi dananya Rp 3,22 triliun. Selanjutnya untuk pengembangan kawasan permukiman anggarannya senilai Rp 1,28 triliun, dan untuk sektor bangunan gedung, pagu indikatifnya Rp 1,6 triliun.

Baca: Ekonomi RI Melesat Tinggalkan China & AS, Apa Rahasianya?

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tiket Pesawat Makin Mahal, Komisi V Minta Maskapai Terbuka