Jreeeng! KPK: Banyak Program Pemerintah Tak Tepat Sasaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tata kelola pemerintahan harus terus ditingkatkan. Suatu kebijakan dan program yang berhasil bisa dicapai dengan data yang akurat.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berharap integritas dan perilaku jujur otoritas pemerintahan dapat dijalankan dengan terus melakukan transformasi digitalisasi. Terutama dalam hal pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pasalnya, menurut Ghufron data yang ada selama ini di masing-masing sektor belum bisa dipadukan secara real time. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak program pemerintah yang berujung menjadi tidak tepat sasaran untuk masyarakat.

Ketidaktepatan data dan tidak terintegrasinya data dalam kebijakan dan program pemerintah itu lah yang pada akhirnya menjadi jurang tindak pidana korupsi.

"Jumlahnya tidak tepat, karena memang yang dipotret kadang datanya ada yang lebih, ada yang kurang. Sehingga mengakibatkan ketidaktepatan itu menimbulkan banyak hal, salah satunya adalah korupsi," jelas Ghufron dalam webinar, Rabu (3/8/2022).

"Tidak integrasinya data mengakibatkan banyak program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maupun waktu yang tidak tepat sasaran," kata Ghufron lagi.

Digitalisasi, menurut Ghufron dapat membantu mengefisienkan kerja-kerja dan program-program pemerintahan dan meminimalisir praktik-praktik korupsi. Lewat digitalisasi, Ghufron salah satu problem birokrasi bisa diurai, salah satunya masalah integrasi data.

"Mudah-mudahan dengan digitalisasi, kita dituntun bahkan dipaksa untuk berintegritas, untuk jujur dalam memberikan layanan kepada masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Ghufron juga berharap, dengan digitalisasi tidak ada lagi kontak antara yang dilayani dengan pelayanan. Di mana mengakibatkan relasi antara masyarakat, pelaku usaha dengan birokrasi menjadi relatif berkurang.

Ghufron mencontohkan, misalnya ketika relasinya loss atau tidak ada kontak langsung, mengakibatkan semuanya berjalan secara fair, tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan lain yang bersumber dari berbagai pihak.

"Entah secara politis, secara ekonomi, maupun kedekatan-kedekatan lainnya yang mengakibatkan sistem kemudian tidak fair, tidak adil. Dengan digitalisasi kita harapkan semakin efisien karena semakin real-time. Tidak ada jeda waktu lagi. Ini kemudian akan semakin mematangkan birokrasi kita, pelayanan semakin akan cepat," ujarnya.