Beda! Anggaran Kominfo Tak Pernah Dipangkas Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan transformasi digital sangat penting di Indonesia. Sebagai pondasi membangun digitalisasi di tanah air, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) anggarannya selalu naik setiap tahun.

Sri Mulyani menjelaskan, selama pandemi Covid-19 akselerasi digitalisasi meningkat pesat, seiring adanya pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat. Penguatan digital melalui investasi infrastruktur digital adalah sebuah keharusan yang tidak boleh ditunda.

Selama hampir tiga tahun melawan pandemi Covid-19, pemerintah pun memutuskan untuk memangkas anggaran kementerian/lembaga (K/L), kecuali Kementerian Kesehatan dan Kominfo yang merupakan garda terdepan dalam menangani kesehatan dan transformasi digital.

Alhasil belanja transformasi digital selama pandemi Covid-19 tidak dipangkas, dan justru ditingkatkan guna mendukung aktivitas masyarakat di Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital untuk menunjang aktivitasnya selama di rumah.

"Kemenkominfo merupakan salah satu dari sedikit Kementerian/Lembaga yang anggarannya dalam 3 tahun terakhir meningkat," jelas Sri Mulyani dalam Webinar yang diselenggarakan KPK, Rabu (3/8/2022).

"Tahun 2020 anggarannya Rp 20 triliun atau naik 73% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 5,3 triliun dan kemudian kembali naik pada 2021 menjadi Rp 26 triliun serta Rp 27 triliun tahun ini," jelas Sri Mulyani lagi.

Anggaran Kominfo yang naik tiga tahun berturut-turut itu, kata Sri Mulyani digunakan untuk membangun fondasi infrastruktur karena tidak mungkin ada transformasi digital apabila infrastruktur digital tidak tersedia termasuk membangun BTS 4G di 4.200 desa.

Selain itu, pembangunan infrastruktur digital di daerah juga terus dilakukan.

"Terutama daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) agar turut menjadi prioritas sehingga masyarakatnya bisa menikmati transformasi digital," jelas Sri Mulyani.

Tak hanya itu, pada era digitalisasi perbaikan tata kelola sangat berkaitan dengan bagaimana desain sistem terintegrasi dari proses bisnis, data dan kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga.

Upaya transformasi digital ini juga sekaligus untuk mempersempit praktik yang tidak baik yaitu korupsi terhadap penyelenggaraan kebijakan pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam transaksi dapat dikurangi dan dihapuskan antara lain dengan membangun platform digital," tutur Sri Mulyani.