Sekjen PAN: Kalau Harga BBM Naik, Jangan Memberatkan Rakyat!

News - Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
26 August 2022 13:43
Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno (Tangkapan layar instagram @eddy_soeparno) Foto: Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno (Tangkapan layar Instagram @eddy_soeparno)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) menilai ketidakpastian perekonomian global telah berdampak ke dalam negeri. Hal tersebut tercermin dalam dua aspek, yaitu harga pangan dan energi.

Penilaian itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno dalam perbincangan dengan CNBC Indonesia, Jumat (22/7/2022).

"Pangan itu ya kita lihat kebutuhan pokok naik semua, tidak ada yang nggak naik. Cabai naik, minyak goreng naik, beras naik, termasuk daging itu juga semuanya naik. Terus kemudian energi tidak mungkin tidak naik karena bagaimanapun juga kita net importer energi. Jadi itu pasti itu ada kenaikan sehingga berdampak kepada inflasi," ujarnya.


Menurut Eddy, aspek penting yang perlu dicegah adalah meminimalisasi dampak kenaikan harga. Dengan demikian, ekonomi masyarakat yang sudah bangkit selepas meredanya pandemi Covid-19 tidak terpengaruh besar.

"Jadi kita itu di PAN pada intinya, pada prinsipnya, menekankan bahwa perlu ada pengendalian harga, termasuk juga ketersediaan barang. Jadi inflasi kan selalu begitu kan. Tarik menarik antara kedua hal itu aja," ujar Eddy.

"Sebagai partai koalisi pemerintah kita sudah mendapatkan instruksi agar PAN ikut berkontribusi dan menyumbangkan pikiran-pikiran terkait hal-hal yang menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan harga barang pokok," lanjutnya.

Pemikiran PAN, menurut Eddy, juga meliputi sektor energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) tetap terkendali dari sisi distribusi maupun harga. Apalagi, mayoritas masyarakat mengonsumsi Pertalite, sedangkan Solar dikonsumsi industri.

"Kita memastikan agar ketersediaan itu ada. Kalaupun sampai ada penyesuaian harga, itu tidak memberatkan masyarakat," kata Eddy.

Alumni Universitas Indonesia itu menambahkan, PAN menyadari kalau pemerintah memiliki batasan menanggung beban kenaikan harga energi dunia di mana harga minyak masih berada di atas US$100 per barel. Sebagai negara pengimpor minyak, hal tersebut pasti akan memengaruhi perekonomian tanah air.

"Oleh karena itu, kita ikut menyumbangkan pemikiran bagaimana pemerintah dapat mengefisenkan penggunaan BBM khususnya BBM bersubsidi. Dalam artian BBM bersubsidi itu dipergunakan seefektif mungkin oleh mereka-mereka yang memang berhak," kata Eddy.

Terdapat tiga saran dari PAN. Berikut adalah perinciannya:

a. Perpres 191/2014 harus direvisi supaya ada kejelasan tentang pihak-pihak yang berhak untuk menerima subsidi.
b. Pengawasan yang ketat di lapangan agar pengguna BBM bersubsidi itu betul-betul bisa memanfaatkan BBM yaitu mereka-mereka yang berhak.
c. Percepatan proyek energi baru dan energi terbarukan dalam rangka untuk meningkatkan bauran energi supaya tidak bergantung pada energi fosil

Terkait pangan, Eddy mengatakan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang kini mendapat amanah sebagai menteri perdagangan telah bekerja dengan baik. Salah satu indikator adalah harga minyak goreng curah saat ini Rp 14 ribu dan tersedia di mana-mana.

Pun harga minyak goreng noncurah yang saat ini harga per liter sudah di level Rp 17 ribu per liter. Bahkan, menurut Eddy, ada pula yang dijual seharga Rp 15.500 per liter.

"Jadi menurut saya ini prestasi yang baik yang berhasil dilakukan oleh pak mendag meskipun beliau baru menjabat satu bulan," katanya.

"Sekarang ini yang ingin beliau lakukan adalah bagaimana supaya ekspor ini segera terlaksana, bisa dipercepat proses ekspornya, agar tangki-tangki yang sekarang ini penuh, sekarang 8-10 juta KL, diekspor supaya produsen membeli lagi TBS (tandan buah segar). Supaya TBS yang harganya kisaran Rp 900 per kilogram-Rp 1.200 per kilogram berangsur-angsur naik menjadi Rp 2.000 per kilogram.

Ihwal instruksi Zulhas kepada jajaran pengurus partai terkait situasi terkini, Eddy mengungkapkan kalau sejumlah langkah sudah dilakukan bahkan ketika pandemi Covid-19 dimulai.

"Kita membagi-bagikan sembako, vitamin, bahkan sampai masker, kita sudah bagikan. Sekarang ini tetap dilakukan. Bahkan yang namanya PANSAR MURAH itu kita sudah lakukan jauh sebelum Pak Zul menjadi menteri. Jadi PANSAR MURAH bukan karena beliau jadi menteri terus PANSAR MURAH dilakukan kita jualan minyak goreng, sama sekali tidak," ujarnya.

Tapi sekarang ini, menurut Eddy, ada tambahan instruksi kepada seluruh kader daerah yang diminta untuk memantau apakah kebijakan Zulhas betul-betul efektif di lapangan. Misalnya terkait harga minyak goreng curah hingga distribusinya.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno (Tangkapan layar instagram @eddy_soeparno)Foto: Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno (Tangkapan layar Instagram @eddy_soeparno)



Pengelolaan fiskal
Situasi berat saat ini tentu akan memengaruhi pengelolaan fiskal, dalam konteks ini APBN. Menurut Eddy, PAN selalu meminta Kementerian Keuangan mengelola fiskal dengan hati-hati dan prudent.

"Bagaimanapun juga pengelolaan fiskal ini selama pandemi ini kan selalu di-manage dengan menambah utang. Memang kita di satu pihak diuntungkan karena harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia itu naik. Batu bara, CPO, itu naik harganya sehingga kita ada berkah di situ. Tetapi di lain pihak kita juga mengimpor BBM yang mana harganya tidak hanya naik tetapi volume-nya juga bertambah. Jadi ada balancing di situ," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan telah memastikan harga BBM tidak akan dinaikkan. Eddy mengapresiasi tekad Jokowi yang tidak ingin menambah beban masyarakat lantaran berpotensi menghambat pemulihan ekonomi.

"Oleh karena itu, kita sekarang ini minta dalam hal ini menteri keuangan (Sri Mulyani Indrawati) melakukan pengelolaan secara prudent. Dalam artian kalau memang kita sudah di tahap yang tidak bisa menahan tekanan APBN untuk terus menerus memberikan, khususnya di bidang energi, ya perlu ada pembicaraan dengan DPR dalam hal ini," ujar Eddy.

"Apalagi sudah tahun 2023 ini tidak bisa lagi pemerintah melakukan perubahan APBN tanpa persetujuan DPR, harus dilakukan seperti itu," lanjutnya.



[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Terungkap Ciri-ciri Capres Koalisi Indonesia Bersatu, Ganjar?


(miq/miq)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading