Awas! PNS Bakal Makin Sedikit, Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah berjumlah 3,9 juta orang, turun dari jumlah sebelumnya yang mencapai 4,5 juta. Ke depan tenaga kerja PNS akan semakin dikurangi.

"Jumlah ini ditambah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sekarang ini jumlahnya 351.000 lebih, terutama guru. Guru akan menerima PPPK dalam jumlah besar," jelas Kepala BKN Bima Haria Wibisana  dalam Rakornas Kepegawaian 2022 yang ditayangkan secara virtual, dikutip Senin (25/7/2022).

Ke depan, menurut Bima seperti yang sudah dilakukan banyak negara, tenaga PNS dikurangi. Seperti di Australia dan New Zealand, kata Bima semua tenaga kerja di sektor pemerintahan adalah berstatus PPPK.

"Pembuat kebijakannya pun masuk dalam bagian PPPK, hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara project based dan jika sudah selesai bisa berpindah ke proyek yang lain," jelas Bima.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi, dengan tujuan menjadikan instansi pemerintah yang ramping, lincah, dan berorientasi pada layanan.

"Sejalan dengan kebijakan tersebut telah diubah jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Dengan demikian sistem kerja yang lincah dapat terwujud tanpa hambatan birokrasi," terangnya.

Penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja ASN, kata Bima akan membuat sistem pemerintah yang efektif dan efisien. Belanja birokrasi juga dapat dialihkan pada pembangunan dan peningkatan perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat.

"Ke depan cara kerja berubah. ASN itu bukan satu-satunya lagi sebagai variabel yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Karena ada crowdsourcing," jelas Bima.

"Crowdsourcing yakni sekumpulan orang atau aplikasi yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan ASN dan itu akan banyak tersedia, baik orang atau aplikasi," kata Bima lagi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini menjelaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi adalah langkah strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024.

Dalam menghadapi tantangan dan disrupsi tatanan publik, kata Rini dibutuhkan dua pendekatan, yakni transformasi birokrasi digital dengan membentuk smart government, organisasi yang fleksibel, dan simplifikasi bisnis dari yang kompleks menjadi sederhana.

"Yang dilaksanakan sedapat mungkin terotomatisasi melalui adaptasi teknologi informasi," jelas Rini.

Manajemen ASN dalam era new normal, lanjut Rini harus diisi oleh SDM yang pintar, ASN yang berintegritas, profesional, kompeten, dan berkemampuan teknologi yang baik. "Yang dilaksanakan se-fleksibel mungkin melalui flexible working arrengement," ujar Rini lagi.