
Jumlah PNS Bakal Turun Drastis, Ternyata Ini Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pegawai Negeri Sipil alias PNS menjadi salah satu pekerjaan idaman banyak pencari kerja. Namun, ada berita yang kurang baik bagi mereka.
Diperkirakan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berkurang drastis karena perkembangan teknologi, seperti yang diungkapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan saat ini jumlah PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah berjumlah 3,9 juta orang, turun dari jumlah sebelumnya yang mencapai 4,5 juta.
"Jumlah ini ditambah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sekarang ini jumlahnya 351.000 lebih, terutama guru. Guru akan menerima PPPK dalam jumlah besar," jelas Bima dalam Rakornas Kepegawaian 2022 yang ditayangkan secara virtual, dikutip Jumat (22/7/2022).
Ke depan, menurut Bima seperti yang sudah dilakukan banyak negara, tenaga PNS dikurangi. Seperti di Australia dan New Zealand, kata Bima semua tenaga kerja di sektor pemerintahan adalah berstatus PPPK.
"Pembuat kebijakannya pun masuk dalam bagian PPPK, hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara project based dan jika sudah selesai bisa berpindah ke proyek yang lain," jelas Bima.
Kini pun kebijakan tersebut sudah dimulai. Jumlah PNS setiap tahunnya berkurang drastis.
"Jabatan-jabatan pelayanan publik itu nantinya ke depan akan jadi jabatan-jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," jelas Bima.
Arah kebijakan ini menjawab tantangan yang semakin kompleks. Pemerintah harus memiliki tenaga kerja yang bisa mengikuti perkembangan tersebut.
"PNS ini akan menjadi jabatan-jabatan pembuat kebijakan. Ini yang sudah dilakukan di seluruh dunia. Bahkan banyak negara tidak ada PNS-nya lagi, hanya ada PPPK. [...] Bedanya adalah PPPK kita gak dapat pensiun, di luar dapat," kata Bima lagi.
BKN juga menyebutkan saat ini jumlah PNS/ASN yang bekerja di kantor pemerintahan berjumlah 3,9 juta orang. Dan 35% di antaranya atau kurang lebih 1.365.000 ASN menunjukkan kompetensi dan berkinerja rendah.
Soal usia PNS di Indonesia, sambungnya, kategori generasi milenial juga masih minim. Padahal struktur yang paling sehat seharusnya tenaga kerja di Indonesia harus banyak diisi mereka yang berusia muda, bukan yang berusia tua.
Mirisnya lagi, kebanyakan ASN di Indonesia meski menempuh jenjang pendidikan tinggi tak menjamin pegawai tersebut memiliki kemampuan.
"Kita masih punya banyak pegawai walaupun latar pendidikan S1 dan S2, tapi kompetensinya rendah. Latar belakang belakang pendidikan itu tidak berkorelasi dengan kompetensi," jelas Bima.
(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]