Aksi demo buruh dari KSPI dan partai buruh di depan kantor Balaikota, Jakarta, Rabu, (20/7/2022). Buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas Gugatan APINDO terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang UMP Tahun 2022. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Dan sampai ada banding serta keputusan tetap atas hasil PTUN tersebut, buruh juga menuntut UMP tetap dibayarkan sebesar Rp4.641.854. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Seperti diketahui, PTUN DKI Jakarta membatalkan keputusan Anies terkait penetapan upah tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854. Artinya, Anies tetap harus menetapkan UMP sebesar Rp 4.573.845. Tak lagi ada kenaikan sekitar Rp 225.000 sebagaimana diputuskan Anies sebelumnya saat merevisi kenaikan UMP. Dimana keputusan Anies itu sebelumnya lebih tinggi dari rekomendasi pemerintah pusat. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Kalangan buruh menolak keputusan PTUN yang menurunkan UMP 2022 dari dari Rp 4.641.854 menjadi Rp Rp. 4.573.845. Mereka beralasan buruh akan semakin susah karena upahnya yang diturunkan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
"KSPI meminta Gubernur Anies melakukan perlawanan banding terhadap putusan PTUN. Bilamana Gubernur Anies tidak melakukan banding, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran," kata Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (20/7/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Semula, Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar Rp 37.749 atau 0,85% menjadi Rp4.453.935 per bulan. Namun, keputusannya itu mengundang protes keras dari kalangan buruh. Mereka berkali-kali mengadakan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
"KSPI minta gubernur di seluruh Indonesia dalam menetapkan upah minimum baik UMP maupun UMK 2022 harus mengacu UU 13 tahun 2003 dan PP 78 2015, dengan kata lain seluruh gubernur di wilayah RI wajib mencabut SK perihal UMP termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," kata Iqbal saat buruh protes keputusan UMP di akhir tahun lalu. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
