Saat Ramalan Sri Mulyani Soal Covid Bikin IMF 'Geleng-geleng'

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
19 July 2022 08:55
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Managing Director IMF, Kristalina Georgieva  bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (17/7/2022). (Tangkapan Layar via Instagram @smindrawati) Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Managing Director IMF, Kristalina Georgieva  bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (17/7/2022). (Tangkapan Layar via Instagram @smindrawati)

Bali, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat diragukan oleh dana moneter internasional (IMF) ketika menyampaikan kebijakan yang diambil Indonesia untuk menghadapi pandemi covid-19.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani ketika menjadi pembicara dalam seminar Macroeconomic Policy Mix For Stability and Economic Recovery yang merupakan rangkaian FMCBG G20 di Bali, akhir pekan lalu.

"Kami mengumumkan dan dituangkan di dalam undang-undang hanya untuk tiga tahun. Kami menerima cukup banyak pertanyaan, termasuk dari lembaga pemeringkat saat itu," ujarnya.

"Yang ditanyakan IMF kepada kita apakah tidak terlalu singkat untuk memiliki waktu tiga tahun? Bagaimana bisa tahu bahwa pandemi akan berakhir dalam tiga tahun? Tidak ada yang tahu," papar Sri Muyani.

Keraguan IMF memang cukup beralasan. Persoalan ini baru pertama kali terjadi setelah sekian lama. Sehingga perkiraan hingga kebijakan yang dipilih harus tepat. Seperti yang diambil pemerintah Indonesia dengan melonggarkan batas defisit anggaran yang sebelumnya tidak boleh melebihi 3% PDB.

"Kebijakan fiskal memungkinkan untuk memiliki defisit lebih dari 3% dan juga tindakan luar biasa, di mana Bank Indonesia dapat membeli obligasi pemerintah secara langsung," jelasnya.

Pembiayaan defisit pada dasarnya merupakan hal yang sangat suci dan independensi bank sentral menjadi taruhan. Tapi, cara pemerintah membingkainya ke pasar dan ke ekonomi seperti yang itu.

"Apa yang kami bingkai adalah bahwa pada saat itu, volatilitas pasar tidak membenarkan tingkat harga atau imbal hasil obligasi pemerintah. [...] Kami mencoba menambatkan bauran kebijakan ini agar tidak menjadi kebiasaan yang akan berlanjut," jelas Sri Mulyani.

Pelebaran defisit APBN lebih dari 3% tersebut, kata Sri Mulyani demi melindungi masyarakat agar tercegah dari penularan virus Covid-18, memberikan bantalan sosial, dan pengamanan kemanusiaan.

"Jadi, tidak seperti cek dari bank sentral yang bisa saya belanjakan apapun," ujarnya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Jokowi Terima Delegasi IMF, Ini Hasil Pertemuannya


(mij/mij)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading