Tak Cuma Soal Ekonomi, Ini Alasan Jokowi Tahan Harga BBM

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah anggaran subsidi energi pada tahun ini ternyata memperhitungkan banyak hal. Salah satu yang penting adalah stabilitas sosial politik.

"Enggak mungkin ini tidak kita subsidi, akan ramai kita juga. Hitung-hitungan sosial-politiknya juga kita kalkulasi. Jadi ini yang rakyat harus juga diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat," ungkap Jokowi dalam Rakernas PDI Perjuangan, dikutip Rabu (29/6/2022).

Dana yang dibutuhkan untuk subsidi mencapai Rp 502 triliun. Dengan demikian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, LPG 3 kg dan listrik dengan daya di bawah 3.000 VA.

Baca: Subsidi BBM Rp500 T Lawan Mekanisme Pasar, Awas Langka!

Besarnya dana subsidi dikarenakan pemerintah juga harus membayar kompensasi kepada PT Pertamina persero dan PT PLN persero karena sudah menahan harga dalam dua tahun terakhir.

"Sebagai contoh harga bensin saja, harga Pertalite kita masih Rp7.650, Pertamax Rp12.500. Hati-hati ini bukan harga sebenarnya loh, ini adalah harga yang kita subsidi dan subsidi, subsidinya besar sekali," jelasnya.

"Saya berikan perbandingan saja, harga bensin, harga BBM di Indonesia; Pertalite tadi Rp7.650, Pertamax Rp12.500 sampai Rp13.000. Coba kita tengok saja yang dekat saja, Singapura harga bensin sudah Rp31.000, di Jerman harga bensin sudah juga sama Rp31.000, di Thailand sudah Rp20.000, kita masih Rp7.650," papar Jokowi.

Bahkan menurut Jokowi dana sebesar itu setara dengan nilai pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan. "Ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini itu bukan besar, besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota satu," pungkasnya.

Pentingnya stabilitas sosial politik sangat dibutuhkan dalam situasi krisis. Seperti Indonesia yang baru saja beranjak pulih dari krisis ekonomi akibat pandemi covid-19.

Baca: Sri Lanka Bangkrut: BBM 'Kering', Negara 'Lumpuh'

Beberapa negara tidak memperhitungkan tersebut. Sehingga dampak yang terjadi adalah gejolak di masyarakat dan berakhir dengan kerusuhan. Dalam situasi tersebut, pemerintah akan kesulitan untuk mengambil kebijakan penting, sekalipun itu penting bagi masyarakat. Contohnya Brasil, Argentina, Meksiko, Venezuela hingga Sri Lanka

"Jadi ini yang rakyat harus juga diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat," tegas Jokowi.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Soal Harga BBM Bakal Ganti Tiap Pekan, Ini Kata Bos Pertamina