Tahun Depan Makin Ngeri, Sri Mulyani Hati-hati Susun APBN
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
27 June 2022 16:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan mengungkapkan ancaman risiko stagflasi global mulai mewaspadai perekonomian Indonesia. Hal ini berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi di dalam negeri ke depan.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan BI sebagai otoritas moneter akan fokus mengawasi laju inflasi, yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan pengenaan sanksi serta pemberlakuan kebijakan zero tolerance terhadap penyebaran Covid-19 di China.
"Situasi global masih sangat (volatile) sehingga asumsi makro (2023) masih sangat rentan, kami melihat risiko stagflasi global akan bayangi ekonomi kita ke depan," jelas Destry dalam Rapat Banggar DPR, Senin (27/6/2022).
Lebih lanjut, BI memperkirakan laju inflasi tahun ini mengarah ke 4,2% (yoy), meski proyeksi lebih tinggi dari batas atas sasaran pemerintah dan BI sebesar 4%(yoy) dan tahun depan akan kembali melandai di level 3 plus minus 1%.
Sejumlah faktor yang menyebabkan inflasi terkerek, yakni kenaikan harga energi dan pangan yang kemudian ditransmisikan dalam peningkatan komponen volatile food dan administered price. Sebagaimana diketahui, laju inflasi hingga Mei tercatat 3,55% (yoy) dengan inflasi inti 2,58%(yoy).
BI mengaku akan berupaya penuh dan melakukan penyesuaian suku bunga untuk terus waspadai tekanan inflasi ke depan.
"Dari BI kami akan terus waspadai tekanan inflasi ke depan khususnya dari Volatile food dan dampak ke ekspektasi inflasi dalam hal ini kami gunakan all out kebijakan kami miliki dan penyesuaian suku bunga apabila terdapat tanda tanda kenaikan inflasi inti," jelas Destry.
BI dan pemerintah berkomitmen akan menjaga inflasi tetap terkendali dengan pasokan yang juga tersedia, hal ini seiring penguatan tim pengendali inflasi di pusat dan daerah (TPIP dan TPID).
Senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kesempatan yang sama. Sri Mulyani bilang, dengan dinamika yang begitu masih tinggi secara global, meski asumsi ekonomi makro dalam RAPBN 2023 telah disetujui Banggar DPR, pemerintah sangat terbuka jika harus berubah.
"Jangan sampai karena kami terikat ke asumsi situasi bergerak sangat cepat dan kami terikat sampai tahun depan, jika itu pun berubah nanti kami sampaikan di Nota keuangan akan kami bahas lagi dan masih akan dibahas lagi dalam RAPBN," jelas Sri Mulyani.
 Foto: Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani di Konferensi Pers APBN KiTA (Tangkapan Layar Youtube)Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani di Konferensi Pers APBN KiTA (Tangkapan Layar Youtube) |
Secara rinci, asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang disepakati pemerintah dan Banggar DPR meliputi:
1. Pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3% yoy hingga 5,9% yoy
2. Inflasi di kisaran 2,0% yoy hingga 4,0% yoy
3. Nilai tukar rupiah di kisaran Rp 14.300 per dolar AS hingga Rp 14.800 per dolar AS
4. Tingkat bunga SUN 10 tahun di kisaran 7,34% hingga 9,16%
5. Harga minyak mentah Indonesia di kisaran US$ 90 per barel hingga US$ 110 per barel
6. Lifting minyak bumi di kisaran 660 ribu barel per hari hingga 680 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi di kisaran 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari
(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Desain Awal APBN 2023: PDB Meroket, Tambahan Utang Menyusut
Most Popular