Faisal Basri Bicara Soal Harga Pertalite, Layak Naik?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah didorong untuk segera melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite maupun solar bersubsidi. Mengingat harga jual untuk kedua produk BBM tersebut saat ini sudah tidak sesuai dengan nilai keekonomian yang ada.

Ekonom Senior Faisal Basri menilai jika pasar di dalam negeri tidak merespon kenaikan harga BBM di pasar internasional karena pemerintah terus memberikan subsidi tanpa batas. Maka, perpindahan dari penggunaan BBM jenis RON 90 atau Pertalite ke Pertamax tak bisa dihindari, begitu pula seperti yang terjadi dengan solar non subsidi ke solar subsidi.

"Jadi intinya begini, beban negara sebetulnya beban rakyat juga. Kalau semakin banyak dialokasikan ke pemilik kendaraan yang notabene bukan orang miskin, maka subsidi untuk orang miskin berkurang," ujar Faisal dalam acara Energy Corner, CNBC Indonesia, Senin (27/6/2022).

Baca: Pengumuman! Pembeli Pertalite Harus Daftar Mulai 1 Juli 2022

Oleh sebab itu, ia mendorong agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga terhadap produk BBM yang harga jualnya saat ini jauh di bawah nilai keekonomian. Dengan catatan pemerintah menyiapkan bantalan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu.

"Tinggal kita atur bagaimana ongkos transportasi itu gak meningkat, jadi subsidi solarnya dikurangi tapi relatif misalnya untuk transportasi barang bisa kita atur lebih rileks, kenaikannya gak besar," ujarnya.

Gubernur Indonesia untuk OPEC (2015-2016), Widhyawan Prawiraatmadja sependapat dengan pernyataan Faisal. Ketimbang melakukan pembatasan konsumsi BBM melalui sebuah aplikasi, pemerintah sebaiknya melakukan penyesuaian harga.

Baca: Pak Jokowi, Kalau Begini Terus Impor BBM Bisa Bengkak Rp296 T

Pasalnya, dengan adanya penyesuaian menjadikan tingkat kesadaran masyarakat untuk membatasi konsumsi BBM akan lebih tinggi. "Bisa membuat masyarakat tahu bisa membatasi, tidak dimintakan ke pelaku usaha untuk pembatasan, karena yang disebutkan tadi bukan instrumen negara, Pertamina gak punya hak untuk membatasi konsumsi," ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memastikan bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite dan Solar subsidi akan menggunakan aplikasi MyPertamina. Hal itu dilakukan supaya penyaluran kedua BBM tersebut dapat lebih tepat sasaran.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan bahwa ke depan setiap transaksi pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi di SPBU akan diintegrasikan dengan aplikasi My Pertamina. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang berhak mengkonsumsi Pertalite dan Solar subsidi harus melakukan registrasi terlebih dulu pada sistem aplikasi yang sudah disiapkan.

Baca: Beli BBM Pertalite Wajib Scan QR Code, Kapan Berlaku?

Nantinya, aplikasi MyPertamina akan meniru sistem registrasi yang terdapat pada fitur Aplikasi PeduliLindungi yang selama ini sudah diterapkan dalam mencegah penyebaran kasus Covid-19. Meski begitu, dia menyadari bahwa penerapan untuk penggunaan aplikasi ini masih menemui sejumlah tantangan yang cukup berat.

"Kira kira kendala masalah di jaringan kemudian juga di pelosok, orang gak punya HP nanti itu kami juga cari jalan keluarnya. Mungkin kembali ke jalur manual dengan memasukkan nomor polisi jadi upaya dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan agar lebih tepat sasaran," ujar Erika dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Kamis (23/6/2022).

Adapun implementasi dari penerapan aplikasi MyPertamina sebagai alat transaksi pembayaran pembelian BBM di SPBU juga masih menanti usulan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian BBM jenis Pertalite rampung terlebih dulu.

Erika sendiri menargetkan aturan tersebut dapat selesai paling lambat pada September mendatang. Dengan begitu, maka kendaraan yang dikategorikan sebagai kendaraan mewah tidak dapat lagi menenggak solar subsidi atau Pertalite dengan bebas.

"Sebetulnya kami di BPH Migas ada target sendiri kami ingin mulai bulan Agustus paling lambat September itu bisa diberlakukan. Tapi tentu saja kewenangan itu bukan di kami karena itu Perpres kami tunggu saja dipanggil untuk membahas itu," kata Erika.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jangan Kaget! Gak Daftar MyPertamina, Isi BBM di Sini Dijatah