Soal Laporan BPK, Begini Penjelasan Manajemen Kartu Prakerja
Jakarta, CNBC Indonesia - Program Kartu Prakerja disebut tak tepat sasaran hingga berujung pemborosan Rp 289,8 miliar. Ini merupakan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021.
Menanggapi temuan tersebut, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, temuan BPK tersebut adalah dalam konteks bantuan sosial diperuntukkan bagi penerima dengan besaran upah di bawah Rp 3,5 juta sebulan.
"Ibu Ketua BPK menyampaikan statementnya adalah bahwa yang terdapat, kalau tidak salah nih saya harus akurat, kalau tidak salah harus menyebutkan begini, untuk program kartu Prakerja terdapat 119 ribu penerima kartu Prakerja senilai Rp 289 miliar yang tidak tepat sasaran, karena, kalimatnya tolong, ibu itu mengatakan karena mereka ini gaji dan upahnya di atas Rp 3,5 juta," ujar Denni dalam konferensi pers di Kemenko bidang Perekonomian, Kamis (16/6/2022).
"Jadi karenanya jangan dipotong, angka Rp 289 miliar dari 119 ribu penerima dikatakan salah sasaran karena gajinya di atas Rp 3,5 juta," sambungnya.
Denni menjelaskan, sejak awal dalam regulasi program stimulus ini tidak didesain secara spesifik untuk mereka yang bergaji di bawah ketentuan penerima bansos.
Menurut Denni, tidak terdapat aturan yang mengharuskan penerima bergaji di atas Rp 3,5 juta tidak berhak menjadi penerima. Ia mencontohkan misalnya seorang sopir bergaji UMR Jakarta, boleh mengikuti seleksi program tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudi Salahuddin, mengatakan pihaknya menyikap dengan seksama hasil temuan BPK tersebut dan mencari jalan terbaik untuk menjadikan akuntabilitas kartu Prakerja walaupun tidak ada di dalam aturan, menjadi lebih baik lagi.
Ia pun menegaskan desain awal Prakerja adalah murni program pelatihan. Namun pada saat diminta untuk jadi instrumen bansos skemanya berubah.
"Tahun ini di semester II 2022 dengan pandemi membaik, kita berharap bahwa program kembali ke model awal, moda pelatihan." tutur Rudi.
(dce)