Telemedicine Jadi Kunci Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Khoirul Anam, CNBC Indonesia

16 June 2022 12:39

Jakarta, CNBC Indonesia - Layanan Telemedicine di Indonesia dinilai dapat menjadi jawaban agar penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional terus optimal di tengah berbagai keterbatasan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan hal ini sebagai upaya membuka akses bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

"Kehadiran layanan Telemedicine di Indonesia merupakan salah satu jawaban bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dengan keterbatasan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ditambah pandemi Covid-19, membuat masyarakat semakin sulit mengakses layanan. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk menghadirkan layanan Telemedicine," ungkap Ghufron dikutip dari siaran pers, Kamis (16/6/2022).

Selama masa pandemi, kata dia, pemerintah telah berupaya mempercepat penggunaan telemedicine dalam memantau kondisi pasien kasus Covid-19, khususnya bagi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

"Pelayanan telekonsultasi di FKTP ini sudah dimanfaatkan untuk 12,7 juta konsultasi. Layanan ini diberikan bagi peserta yang sakit ataupun yang sehat, antara lain edukasi upaya pencegahan penyebaran Covid-19, pemantauan status kesehatan peserta kronis, termasuk pemantauan status kesehatan peserta JKN yang terinfeksi Covid-19. Pelayanan tersebut juga dihitung sebagai capaian kinerja FKTP pada masa pandemi yang berpengaruh terhadap capaian angka kontak pada Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)," jelasnya.

Baca:

Tarif Disesuaikan Gaji, Cek Iuran BPJS Kesehatan Terbaru

Diketahui Kementerian Kesehatan telah meluncurkan layanan Telemedicine Indonesia (TEMENIN) yang saat ini bertransformasi menjadi Konsultasi Medis Online (KOMEN). Layanan tersebut juga telah terintegrasi ke dalam layanan Primary Care (P-Care) milik BPJS Kesehatan.

Adapun Ghufron mengatakan, pemerintah telah menerapkan Universal Service Obligation (USO) dan berencana memperluas konektivitas serat optik ke 150.000 lokasi prioritas khususnya wilayah terpencil. Hal ini karena implementasi layanan telemedicine masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pemanfaatan teknologi dan ketersediaan jaringan yang belum memadai di banyak daerah.

Tantangan lainnya adalah adanya kesenjangan dan literasi digital di masyarakat yang berpotensi terjadinya fraud dalam pemberian layanan hingga sistem pembayaran layanan telemedicine.

"Untuk itu, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, harapannya seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam memberikan sosialisasi yang baik dan komprehensif kepada seluruh masyarakat guna meningkatkan pemanfaatan layanan telemedicine, serta bisa memberikan keluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil," tambahnya.

Sebagai informasi, baru-baru ini Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjadi narasumber dalam webinar Telemedicine: Developments and regulatory challenges, yang diselenggarakan International Social Security Association (ISSA). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Director General, Department of Global Cooperation, National Health Insurance Service (NHIS), Sang-Baek Chris Kang; Unit Head, Department for Project Management and Data Provision, National Health Insurance Fund (NEAK), Petra Fadgyas-Freyler.

Selain itu, ada General Manager, Superintendency of Health Services, David Aruachan. Hadir pula membuka kegiatan Sekretaris Jenderal ISSA, Marcelo Abi-Ramia Caetano.