Dahlan Iskan: Aturan Menteri Gugat Direksi BUMN Kurang Eektif

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah melalui PP No.23/2022 terus memperkuat aturan pengawasan BUMN dan memungkinkan Menteri BUMN melayangkan gugatan hukum kepada direksi BUMN jika direksi melakukan kelalaian atau kesalahan dalam mengelola BUMN.

Menteri BUMN (2011-2014), Dahlan Iskan berpandangan langkah pemegang saham (pemerintah) untuk mengawasi kinerja direksi selama ini lakukan melalui RUPS, sehingga kebijakan ini menjadi kurang efektif. Saat ini diperlukan fokus pengawasan langsung melalui komisaris dan pembagian tantiem.

Seperti apa efektifitas pengawasan kinerja BUMN melalui PP no, 23/2022 ini? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Menteri BUMN (2011-2014), Dahlan Iskan dalam Profit ,CNBC Indonesia (Selasa, 14/06/2022)