Heboh Hina Nabi, Ulama India Beri Pesan Ini ke Umat Muslim

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin kelompok Islam terkemuka dan masjid di India mengimbau umat Muslim di negara itu untuk menunda rencana protes penistaan Nabi Muhammad SAW. Hal ini disampaikan dalam sebuah rilis Senin (13/6/2022), menanggapi panasnya situasi akibat ujaran kebencian pejabat partai penguasa India, Partai Bharatiya Janata (BJP).

Pesan untuk menghindari pertemuan besar diedarkan setelah demonstrasi berubah menjadi kekerasan minggu lalu. Demo itu menyebabkan kematian dua remaja Muslim dan melukai lebih dari 30 orang, termasuk polisi.

"Adalah kewajiban setiap Muslim untuk berdiri bersama ketika ada yang meremehkan Islam tetapi pada saat yang sama penting untuk menjaga perdamaian," kata Malik Aslam, anggota senior Jamaat-e-Islami Hind, sebuah organisasi Muslim yang beroperasi di beberapa negara bagian India itu dikutip Reuters.

Awal bulan ini, anggota senior Parti BJP asal Perdana Menteri (PM) Narendra Modi membuat pernyataan yang menyinggung umat Islam. Seorang juru bicara partai, Nupur Sharma dan menyinggung Nabi Muhammad karena menikah dengan istrinya Aisyah, saat masih muda belia.

BJP sendiri telah menangguhkan keanggotaan Sharma akibat pernyataan ini. Meski begitu, Umat Islam India masih belum puas karena BJP dikenal beberapa kali menyinggung Islam.

Bahkan, sebelumnya, BJP mendukung kebijakan Pemerintah Negara Bagian Karnataka karena melarang penggunaan hijab di lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Sekretaris partai BJP, Yashpal Suvarna bahkan menyebut larangan ini diberlakukan seiring dengan India yang akan mengarah kepada negara yang berpolitik dan berekonomi dengan landasan 'Hindu Rashtra'.

Penghancuran Rumah Aktivis Muslim

Sementara itu, beberapa pemerintah negara bagian disebut beberapa kelompok Islam dan hak asasi manusia menghancurkan rumah-rumah Muslim yang diduga terlibat dalam kekerasan tanpa proses hukum. Ini setidaknya terjadi di wilayah Prayagraj Uttar Pradesh, Minggu.

Otoritas pembangunan distrik di wilayah itu menghancurkan rumah aktivis politik Muslim dan pengusaha Mohammad Javed. Dikatakan bagian dari bangunan telah dibangun secara ilegal dan Javed tidak muncul untuk dengar pendapat tentang masalah ini sejak Mei.

K.K. Roy, pengacara Javed, mengatakan keluarga hanya menerima salinan pemberitahuan pada Jumat malam, dua hari sebelum pembongkaran. Ia pun mengatakan bangunan itu sebenarnya milik istri Javed dan bukan dia.

"Tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan. Itu ilegal dan inkonstitusional," kata Roy, seraya menambahkan bahwa keluarga itu mungkin akan membawa kasus itu ke Mahkamah Agung India.