Blak-blakan Pertamina Soal Kriteria Pembeli Pertalite & Solar

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga akhirnya buka suara mengenai kriteria pembeli Bahan Bakar minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite dan juga Solar subsidi.

Seperti diketahui ke depan, pemerintah akan memberlakukan pembelian Pertalite dan Solar subsidi sesuai dengan kriteria dan akan menggunakan aplikasi digital seperti aplikasi MyPertamina. Kebijakan itu seiring dengan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 khususnya dalam penentuan kriteria penerima BBM Subsidi.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, pihaknya selaku operator menyambut baik upaya pemerintah untuk merevisi Perpres 191/2014 tersebut.

Baca: Beli BBM Pertalite Wajib Pakai MyPertamina, Mulai Kapan?

"Harapan kami dengan revisi Perpres kriteria pembeli BBM (Pertalite dan solar) lebih jelas. Sehingga, kami selaku operator akan lebih mudah menyalurkan BBM JBT atau pun JBKP melalui mitra SPBU kami," ungkap Mars Ega kepada CNBC Indonesia dalam Energy Corner, Senin (13/6/2022).

Dalam sepengetahuannya, revisi Perpres dan petunjuk teknis pembelian Pertalite dan Solar subsidi kabarnya juga akan menggunakan sistem digitalisasi IT. Hal ini tentunya akan bisa lebih memaksimalkan lagi digitalisasi SPBU milik Pertamina.

"Yang lebih penting lagi dengan upaya pengendalian akan mempermudah layanan di lapangan, juga meminimalisir gejolak sehingga dispute atau kuota yang ditetapkan bisa sesuai," ungkap Mars Ega.

Baca: Daftar Mobil Mewah yang Tak Boleh Beli Pertalite, Punya Anda?

Dengan begitu, ia berharap pemerintah juga memberikan segmentasi pembeli Pertalite dan Solar subsidi dengan jelas, sehingga operator SPBU di lapangan tidak kesulitan memilah siapa yang berhak dan tidak membeli Pertalite dan Solar subsidi itu.

"Harapan kami ini bisa dilakukan proses registrasi ke depan sehingga kami menyiapkan MyPertamina untuk registrasi per segmentasi BBM. Dengan registrasi ini kita bisa melihat siapa yang berhak, sehingga masyarakat bisa terfilter dengan sendirinya, kami bisa memilah ini berhak atau tidak berhak," ungkap Mars Ega.

Harapan Pertamina, kriteria yang berhak membeli Pertalite dan Solar subsidi itu tidak memberatkan, misalnya bisa dilihat dari plat nomor yakni kuning atau hitam dan juga identifikasi kendaraan besar dan kecil dilihat berdasarkan Cubicle Centimeter (CC) setiap mobil.

Baca: Update Harga Pertamax & Pertalite Hari Ini di SPBU Seluruh RI

"Harapan kami lebih general lagi bisa menyasar segmen tingkat ekonomi menengah atas itu bisa di doronga ke BBM non subsidi sehingga BBM penugusahan untuk masyarakat yang butuh,' tandas dia.

Sebelumya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan uji coba penggunaan aplikasi digitan MyPertamina dalam pembelian Pertalite dan Solar subsidi pada Agustus - September 2022 ini.

"Kami harapkan sekitar Agustus-September bisa kita launching, bisa kita lakukan uji coba ini kan masih proses penerbitan regulasi, setelah ditetapkan kita akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga itu diharapkan bisa di Agustus dan September," ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati kepada CNBC Indonesia dalam Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (6/6/2022).

Baca: Update Terbaru: Stok Pertalite & LPG di Level 17 Hari

Menurut Erika, pihaknya berencana melarang mobil mewah untuk mengkonsumsi BBM Pertalite. Adapun kriteria yang masuk dalam kategori mobil mewah nantinya akan merujuk dari besarnya Cubicle Centimeter atau CC yang dimiliki mobil tersebut. Namun demikian ia belum merinci secara detail besaran CC yang dimaksud.

"Akan ditetapkan pada CC-nya. Kenapa? kami melihat konsumsinya karena CC-nya besar maka akan mengkonsumsi BBM yang banyak dan mereka itu dirancang untuk tidak konsumsi Pertalite dengan spesifikasi mesin dan bahkan lama-lama akan merusak mesin juga," ujarnya.

Lebih lanjut, guna mensukseskan hal tersebut, BPH Migas akan menggandeng pihak Universitas Gadjah Mada (UGM). Khususnya yang akan melakukan kajian-kajian terkait kriteria besarnya CC suatu mobil.

"Untuk CC nya masih dalam pembahasan ya. Nanti akan disosialisasikan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk melakukan pengawasan. Namun yang pasti guna mengimplementasikan pelaksanaan penyaluran BBM subsidi secara tertutup, BPH Migas akan memanfaatkan infrastruktur digital.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Salurkan Pertalite & Solar Tepat Sasaran, Pertamina Siap?