Ternyata Ini Untungnya Kalau Kantor Pusat Sawit Wajib di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Direjn Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan, Indonesia menikmati setidaknya Rp750 triliun dari sektor kelapa sawit. Sekitar Rp500 triliun dari nilai ekonomi itu, kata dia, dihasilkan dari ekspor minyak sawit dan turunannya.

Karena itu, kata Putu, pendataan menyeluruh dibutuhkan untuk mengetahui neraca persawitan di Indonesia. Termasuk, mewajibkan perusahaan berkantor pusat di Indonesia.

Hal itu disampaikan terkait rencana pemerintah mengenai audit sektor sawit yang dijadwalkan Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan mulai Juni 2022.

"Bisa dibilang kita adalah net eksportir minyak nabati dan turunan CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah). Kalau sudah demikian potensinya, pendataan mesti kita benar-benar lakukan. Mulai dari hulu di kebun hingga pengolahan CPO, RBDP olein, dan RBDP oil. Juga biofuel, oleochemical, hingga oleofood," kata Putu kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/5/2022).

"Kalau kita bisa dapat neracanya dan juga kalau perusahaannya di Indonesia, pajaknya kita dapat," lanjut dia.

Karena itu, dia menambahkan, rencana Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang akan melakukan audit besar-besaran sektor sawit hingga mewajibkan kantor pusat di Indonesia akan membuka peluang Indonesia mendapat nilai tambah lebih dari industri sawit. Lebih besar dari yang selama ini.

"Pertambahan nilai tambah bisa kita dapat lebih banyak. Kalau headquarter-nya di sini kan akan beda. Sebagai gambaran, tahun 2021, kita mendapat Rp86 triliun dari levi (pungutan ekspor sawit) dan dari pajak-pajaknya sekitar Rp20-an triliun. Lebih Rp100 triliun. Ya tentu akan bertambah (kalau kantor pusat diwajibkan di Indonesia," kata Putu.

Sebelumnya, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan, semua perusahaan sawit wajib berkantor pusat di Indonesia. Hal itu, kata Luhut, disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah diberi tugas baru, mengurus polemik minyak goreng di dalam negeri.

Saat menghadiri seminar yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL), Luhut mengatakan, tugas baru dari Presiden agar mengurus minyak goreng tidak terbatas minyak goreng saja. Tapi, imbuh dia, menyangkut semua aspek dari hulu, yang harus diaudit.

"Supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, produksinya berapa, di mana head quarter-nya? Saya lapor presiden, pak head quarter-nya harus semua pindah di sini. Bayangkan dia punya 300-600 ribu ha, headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri itu," ujar Luhut saat seminar yang ditayangkan lewat akun Youtube STTAL, Rabu (25/5/2022).