Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 100 calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengundurkan diri setelah lulus seleksi. Beberapa hal menjadi alasan, akan tetapi salah satunya adalah gaji yang tidak sesuai ekspektasi.
"Kaget melihat gaji dan tunjangan, lokasi pekerjaan, dapat kesempatan di tempat lain, kehilangan motivasi dan lain-lain," kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN Satya Pertama, dikutip Senin (30/5/2022).
Sebanyak 100 CPNS yang mengundurkan diri tersebut adalah generasi Y-Z, tersebar di berbagai instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Adapun CPNS dari Kementerian Perhubungan menjadi yang paling banyak mengundurkan diri yakni mencapai 11 orang. Kemudian disusul oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni 6 orang.
Di dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan mendapat persetujuan NIP, tapi mengundurkan diri, akan disanksi.
Salah satu sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya, serta denda administrasi dalam rentang Rp 35 juta hingga Rp 100 juta, sesuai aturan kementerian/lembaga terkait.
Keputusan CPNS untuk mundur tentu secara tidak langsung membuat negara merugi. Pasalnya, formasi yang seharusnya telah terisi kini menjadi kosong. Belum lagi ditambah dengan alokasi anggaran yang dikeluarkan.
Di sisi lain, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni menyampaikan rencana besar pemerintah dalam mentransformasikan sistem birokrasi PNS. Bukan tidak mungkin, ada beberapa kriteria PNS yang terdampak.
Alex mengatakan hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen.
"Kemudian tenaga teknis, kesehatan dan lain-lain itu sekitar 14%. Sisa-sisanya 10-11% pejabat struktural. Kalau bicara transformasi digital, tentu pelaksana ini yang akan terdampak terlebih dahulu karena pekerjaan akan digantikan teknologi," kata Alex.
Alex mengatakan dalam 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Artinya, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak.
"Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling/reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti," tegasnya,
"Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak, enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana," tegasnya,
Alex mengatakan saat ini ada tiga agenda besar transformasi birokrasi. Pertama, adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal dua. Eselon I dan Eselon II. Eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu," tegasnya.
Kedua, adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital, perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan.
"Ketiga, terkait manusianya sendiri. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur," tegasnya.