Internasional

Kepala HAM PBB Bicara dengan Xi Jinping, Bahas Hal Ini

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia

25 May 2022 21:14

Foto: Presiden China Xi Jinping menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2022, Jumat, (4/2/2022) (Anthony Wallace/Foto Kolam Renang via AP)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden China Xi Jinping berbicara melalui tautan video dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet, Rabu (25/5/2022).

Laporan kantor berita resmi China Xinhua mengatakan Xi telah menyampaikan kepada Bachelet bahwa perkembangan HAM China "sesuai dengan kondisi nasionalnya sendiri", dan di antara berbagai jenis hak asasi manusia, hak untuk bertahan hidup dan pembangunan adalah yang utama bagi negara-negara berkembang.

Baca:

Geger Biden Bikin Xi Jinping 'Ngamuk', Ini Penyebabnya

"Menyimpang dari kenyataan dan meniru model kelembagaan negara lain tidak hanya akan sangat cocok dengan kondisi lokal, tetapi juga membawa konsekuensi bencana," kata Xi seperti dikutip Xinhua yang dikutip Reuters.

Bachelet mengatakan bahwa pertemuannya dengan Xi dan pejabat lainnya telah menjadi kesempatan berharga untuk berbicara langsung tentang masalah HAM.

"Bagi saya, adalah prioritas untuk terlibat langsung dengan pemerintah China, dalam masalah hak asasi manusia, domestik, regional, dan global," katanya di awal pertemuannya dengan Xi.

"Agar pembangunan, perdamaian dan keamanan berkelanjutan, secara lokal dan lintas batas, hak asasi manusia harus menjadi inti mereka," katanya.

Panggilan video berlangsung saat Bachelet melakuan perjalanan enam hari ke wilayah barat Xinjiang. Kunjungan ini sendiri telah menuai kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan disebut sebagai kesalahan oleh Amerika Serikat.

Wilayah Xinjiang sendiri dilaporkan menjadi tempat sebagian besar Muslim etnis Uyghur ditahan secara tidak sah, dianiaya dan dipaksa bekerja oleh China. Namun otoritas Negeri Tirai Bambu menyangkal semua pelanggaran terkait etnis tersebut.

China juga membantah keberadaan kamp penahanan di Xinjiang tetapi pada 2018 mengatakan telah mendirikan "pusat pelatihan kejuruan" yang diperlukan untuk mengekang terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di Xinjiang. Lalu pada 2019, Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir mengatakan semua peserta pelatihan telah "lulus" dari kamp tersebut.