Simak! Begini Jurus Pemerintah Garap 'Harta Karun' Hijau RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia memiliki 'harta karun' hijau yang jumlahnya fantastis. Harta karun hijau yang dimaksud adalah panas bumi. Sumber daya energi baru terbarukan itu dipastikan menjadi tulang punggung dalam optimalisasi pemanfaatan transisi energi .

Sesuai dengan Green RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030, penambahan kapasitas PLTP ditargetkan mencapai 3.355 Mega Watt (MW), di mana proyek PLTP yang sudah ada badan usaha sebesar 2.650 MW atau 78,9% dari total rencana.

Nah, untuk mendukung transisi energi, pemanfaatan Panas Bumi diperkirakan mencapai 18 Giga Watt (GW) untuk pemerintah sudah menyiapkan beragam kebijakan.

"Kita punya waktu sekitar 8 tahun untuk mencapai target tersebut, kita upayakan bersama. Tantangan dalam pengembangan panas bumi hendaknya tidak dipersempit menyangkut tarif saja. Tantangan yang ada kita selesaikan dan jadikan peluang sehingga diperlukan kerjasama yang sinergi," tutur Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, Rabu (18/5/2022).

Adapun, kata Dadan, pihaknya juga sudah menyediakan insentif yang lengkap dan ikut terlibat dalam mengurangi resiko pengembangan melalui kegiatan government drilling. Selain itu, telah dibentuk Tim khusus yang melakukan monitoring kemajuan pengembangan panas bumi yang sudah masuk dalam RUPTL.

Diantara kebijakan yang disiapkan adalah Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengembangan ET untuk Penyediaan Tenaga Listrik, di mana di dalamnya mengatur pembelian listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero).

Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan akses pendanaan murah seperti Fasilitas Geothermal Resource Risk Mitigation yang dapat membantu pendanaan proyek panas bumi terutama fase eksplorasi. Hal itu untuk mengurangi risiko kegiatan eksplorasi panas bumi yang dihadapi oleh pengembang.

Pemerintah juga mendorong inovasi teknologi dan implementasi skema bisnis baru, seperti produksi green hydrogen, direct-use, power wheeling, perdagangan karbon, hingga peluang CCS/CCUS pada proyek panas bumi. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kelayakan dan daya saing proyek panas bumi.

Pada kesempatan tersebut Dadan juga menyampaikan bahwa Direktorat Panas Bumi selalu siap menjadi fasilitator atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pengembang panas bumi di Indonesia diantaranya yang menyangkut perizinan.

"Kami siap memfasilitasi untuk hal-hal yang nanti ada kaitannya dengan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan KESDM, untuk memfasilitasi proses perizinan ini. Kami posisinya di situ ya, untuk meminta klarifikasi kalau ada urusan dengan Kementerian yang lain, nah kita sudah berhasil untuk memulai," tandasnya.