Ternyata Ada Fenomena 'Atlantis' di Proyek Tol Pulau Jawa
Tol Semarang-Demak merupakan salah satu proyek tol di Jawa Tengah. Namun, pembangunan tol sepanjang 26.95 km ini menghadapi tantangan akibat fenomena 'Atlantis'. (Dok: Humas Jateng/jatengprov.go.id/)
Fenomena ini akibat 'tanah musnah', yakni dulunya lokasi yang dilewati proyek tol tersebut berupa daratan, namun sekarang sudah tidak terlihat karena terendam air laut sehingga menyulitkan dalam pembebasan lahan terutama soal kepemilikan lahannya. Disiapkan rancangan Perpres mengenai pemberian dana kerohiman atas tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non-PSN, termasuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak.. (Dok: Humas Jateng/jatengprov.go.id/)
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana mengakui fenomena ini menjadi tantangan tersendiri untuk pembangunan proyek tol Semarang-Demak. (Dok: Humas Jateng/jatengprov.go.id/)
Asep menyebutkan, pembangunan seksi 2 yang sedang berlangsung tidak menghadapi kendala berarti, namun untuk seksi 1 terdapat kendala lahan.(Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Tol Semarang-Demak terbagi atas dua seksi. Seksi 1 sepanjang 10,64 km yang baru dilakukan penandatangan kontrak sementara seksi 2 Sayung-Demak punya panjang 16,31 km, yang sedang dalam tahap kontruksi mencapai 70%. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Seksi 2 diharapkan bisa selesai pada akhir 2022 dan beroperasi 2023. Sementara Seksi 1 ditargetkan beroperasi awal 2025 mendatang. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Kini pembangunan proyek ini tengah dikebut. Bersama 2 proyek tol Jawa Tengah lainnya, yaitu Bawen-Yogyakarta dan Solo-Yogyakarta. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Pemerintah sudah mengalokasikan pendanaan pengadaan tanah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tahun 2022 dan 2023, sehingga penyelesaian konstruksinya bisa terlaksana. Percepatan pembangunan infrastruktur ini salah satu prioritas maksimal pemerintah pada tahun 2024. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
