Sri Lanka Darurat, Aparat Bisa Sembarang Tangkap Warga

Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi di Sri Lanka semakin memanas. Otoritas kini memberikan kekuatan darurat kepada militer dan polisi untuk menahan orang tanpa surat perintah, Selasa (10/5/2022).

Langkah ini diambil sehari setelah bentrokan yang menewaskan tujuh orang dan melukai lebih dari 200 orang dalam unjuk rasa agar Perdana Menteri (PM) Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dari posisinya saat ini.

Pemerintah Presiden Gotabaya Rajapaksa, adik laki-laki PM Rajapaksa, menguraikan kekuasaan luas bagi militer dan polisi untuk menahan dan menanyai orang-orang tanpa surat perintah penangkapan.

Menurut pemberitahuan, militer dapat menahan orang hingga 24 jam sebelum menyerahkannya ke polisi, sementara properti pribadi dapat digeledah dengan paksa, termasuk kendaraan pribadi.

"Setiap orang yang ditangkap oleh petugas polisi harus dibawa ke kantor polisi terdekat," katanya, menetapkan tenggat waktu 24 jam bagi angkatan bersenjata untuk melakukan hal yang sama, sebagaimana dikutip Reuters.

Beberapa analis menyatakan keprihatinan atas potensi penyalahgunaan tindakan darurat oleh otoritas Sri Lanka.

"Dalam situasi di mana ada keadaan darurat dan jam malam, siapa yang bisa memantau untuk memastikan peraturan ini tidak disalahgunakan?" kata Bhavani Fonseka, dari lembaga pemikir Center for Policy Alternatives yang berbasis di Kolombo.

Salah satu negara di Samudra Hindia itu kini berjuang melawan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. Ribuan pengunjuk rasa menentang jam malam untuk menyerang tokoh-tokoh pemerintah, membakar rumah, toko, serta bisnis milik anggota parlemen partai yang berkuasa dan politisi provinsi.

Meskipun ada laporan sporadis tentang kerusuhan, situasi tenang pada Selasa, kata juru bicara polisi Nihal Thalduwa. Ia mengatakan bahwa sekitar 200 orang juga terluka dalam kekerasan yang menyebabkan jam malam di seluruh pulau sampai pukul 7:00 pada hari berikutnya.

Krisis ekonomi Sri Lanka yang belum pernah terjadi sebelumnya menyusul pandemi yang menghantam pendapatan utama pariwisata, membuat pemerintah bergulat dengan kenaikan harga minyak dan dampak pemotongan pajak populis.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Sri Lanka Memanas, Presiden Aktifkan Status Darurat Nasional

(tfa/tfa)