
AS Bakal Batasi Informasi Intelijen untuk Ukraina, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan memerintahkan para pejabatnya agar tidak melakukan kebocoran informasi intelijen terhadap Ukraina. Pasalnya, setiap informasi intelijen yang dilaporkan Washington kepada Kyiv berpotensi dipublikasikan secara luas.
Seorang pejabat intelijen AS mengatakan bahwa hal ini disampaikan Biden dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur CIA William Burns dan Direktur Intelijen Nasional Avril Haines pada pekan lalu. Biden juga mengatakan hal ini dilakukannya untuk menghindari eskalasi yang meluas dengan Moskow.
"Dia (Biden) mengatakan kepada mereka bahwa tidak membantu jika informasi menjadi publik tentang apa yang dibagikan AS dengan pasukan Ukraina yang memerangi invasi Rusia," kata pejabat itu dalam laporan CNN International, Selasa (10/5/2022).
Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki pada hari Senin mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden "tidak senang" dengan kebocoran tersebut dan menganggapnya "tidak akurat."
"Presiden berpandangan itu adalah pernyataan yang berlebihan dari peran kami, pernyataan yang tidak akurat, dan juga pernyataan yang meremehkan peran Ukraina," ujarnya.
Para pejabat AS telah menyatakan secara terang-terangan berbagi informasi intelijen dengan Ukraina. Hal ini dilakukan untuk memudahkan perlawanan Ukraina melawan para jenderal serta alutsista canggih milik Kremlin.
"Namun upaya berbagi intelijen terbukti bermanfaat. Sejauh ini, informasi tersebut telah berkontribusi pada keberhasilan serangan terhadap para pemimpin senior Rusia dan kapal perang Angkatan Laut Rusia," tambah sumber itu.
Moskow sendiri sejauh ini belum mengambil tindakan langsung yang diketahui terhadap AS atau NATO atas aksi ini Pejabat AS sendiri saat ini menyebut Rusia sedang menahan diri, terutama dalam hal serangan siber, yang AS peringatkan menjelang perang yang mungkin digunakan Rusia sebagai pembalasan atas bantuan dari Negeri Paman Sam..
"Rusia juga tidak bergerak untuk menyerang Kyiv selama kunjungan sejumlah pemimpin senior AS, dari Ketua DPR Nancy Pelosi hingga Menteri Luar Negeri Antony Blinken," tambah laporan itu.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article AS Cabut Status Darurat Covid pada 11 Mei, Tepat atau Nekat?