Tiba-Tiba Ahok Bertemu Ketua MPR Bamsoet, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo hari ini di Jakarta, Selasa (19/04/2022).

Lantas, apa yang mereka bahas dalam pertemuan kali ini?

Keduanya ternyata membahas terkait usulan perubahan skema pemberian subsidi energi. Bambang mendorong pemerintah agar mempertimbangkan usulan Ahok untuk mengubah skema pemberian subsidi energi dari kini berbasis pada komoditas dan bersifat terbuka, diubah menjadi subsidi langsung kepada orang yang tidak mampu.

Menurutnya, dengan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti bensin Pertamax (RON 92), Pertalite (RON 90), dan juga Solar yang jauh di bawah harga keekonomian atau pasar, begitu juga dengan Liquefied Petroleum Gas (LPG), sehingga banyak subsidi negara yang dinikmati oleh orang mampu alias subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

Apalagi, imbuhnya, dengan telah naiknya harga Pertamax menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter, banyak orang beralih ke Pertalite yang masih disubsidi pemerintah. Begitu juga dengan Solar di mana pemerintah memberikan subsidi hingga Rp 7.800 per liter saat ini.

"Harga minyak mentah dunia sudah menyentuh US$ 119/barel, jauh berada di atas asumsi pemerintah dalam APBN 2022 yang berada di kisaran US$ 63/barel. Kementerian ESDM melaporkan, melihat tren minyak mentah dunia yang terus naik, pemerintah harus bersiap mengeluarkan Rp 320 triliun untuk subsidi kompensasi BBM dan LPG. Penikmat subsidi tersebut, tidak seluruhnya berasal dari kalangan tidak mampu. Ditambah masih masifnya jual beli Solar bersubsidi yang dilakukan industri, menjadikan subsidi energi untuk BBM ataupun LPG tidak tepat sasaran," ungkap Bamsoet usai mengunjungi Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), Selasa (19/4/2022).

Selain ditemui Ahok, hadir pula Komisaris Pertamina sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, dan SVP PIECC Sigit.

Bambang menjelaskan, jika subsidi tersebut diberikan langsung ke masyarakat tidak mampu yang menurut laporan BPS jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang, maka ini akan memberikan efek ekonomi berganda yang besar bagi peningkatan konsumsi rumah tangga.

Mengingat, menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sekitar 40% penduduk termiskin menikmati 36,4% dari budget subsidi energi. Tetapi 40% penduduk terkaya malah menikmati hampir 40% dari budget subsidi energi.

"BPS melaporkan pada September 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit, terdiri dari 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Tidak heran jika subsidi energi BBM terus menerus membengkak setiap tahunnya," tuturnya.

Dia pun turut mengapresiasi kinerja Pertamina yang mulai Go Digital dengan membentuk Pertamina Integrated Enterprise Command Center (PIECC), menyajikan big data secara realtime terkait produksi, distribusi, hingga konsumsi BBM. Sekaligus, imbuhnya, mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial.

"Melalui PIECC, Pertamina juga bisa memonitor pergerakan kapal dan truk pengangkut minyak. Meminimalisir terjadinya jual beli minyak di jalan maupun pelanggaran hukum lainnya. PIECC juga menjadi salah satu inovasi Pertamina untuk menjadi global energy champion. Pertamina bisa menerapkan satu strategi secara menyeluruh demi memberikan efisiensi sekaligus mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga akuntabilitas Pertamina Group tetap terjaga," tuturnya.