Ada BLT Sampai THR, Cukup Kurangi Derita Rakyat Saat Ini?

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah dampak inflasi global dan kenaikan harga kebutuhan pokok, pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan berbagai bantuan sosial (bansos) terhadap 40% masyarakat kelas menengah ke bawah sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Kendati demikian berbagai penyaluran bansos yang diberikan, diperkirakan tidak cukup mampu menopang kenaikan harga kebutuhan barang pokok yang saat ini sudah mulai merangkak naik.

Berbagai bansos yang akan digelontorkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng - yang keduanya akan dicairkan menjelang lebaran. Juga dihidupkannya lagi subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

BLT minyak goreng yang diberikan adalah Rp 100.000 per bulan selama tiga bulan periode April-Juni 2022. Jika disalurkan dalam satu kali pencairan, maka bantuan yang diterima mencapai Rp 300.000.

Sementara itu, besaran bantuan BPNT yang diterima per keluarga penerima manfaat (KPM) adalah sebesar Rp 200.000 per bulan. Dengan demikian, maka pencairan bantuan tersebut kepada masyarakat bisa mencapai Rp 600.000.

Kemudian untuk BSU akan ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Besaran bantuan yang diterima adalah Rp 1 juta per orang. Menurut target, ada 8,8 juta orang pekerja yang akan menerima bantuan.

Seiring dengan beberapa program bantuan sosial lain dan kebijakan pembayaran tunjangan hari raya yang akan lebih ketat tahun ini, konsumsi masyarakat selama Ramadhan diharapkan akan lebih terdongkrak.

Di sisi lain, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat juga mulai naik, mulai dari minyak goreng, daging, dan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. Di tambah saat ini juga ada wacana adanya kenaikan harga untuk BBM jenis Pertalite, LPG 3 kg, dan tarif listrik.

Baca: 'Jangan Sampai Rakyat Merasa Tak Dapat Apa-apa Pak Jokowi'

Kepala Ekonom BCA David Sumual mengungkapkan persoalan yang terjadi saat ini memang cukup dilematis, namun harus ada solusi. Salah satunya masyarakat kelas menengah bawah tetap harus diberikan subsidi atau bantalan dari pemerintah.

"Mereka yang bekerja di sektor komoditas akan berpengaruh positif. Tapi memang masyarakat perkotaan yang miskin yang berpenghasilan menengah ke bawah, perlu ada bansos dan perlu dicairkan secepatnya, agar tidak berdampak negatif," jelas David kepada CNBC Indonesia, Senin (18/4/2022).

Senada, juga disampaikan oleh Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Menurut dia pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi seluruh ASN memang dapat memberikan efek multiplier terhadap perekonomian di tanah air. Namun, lain cerita dengan masyarakat berpenghasilan rentan miskin.

Kelompok masyarakat kelas menengah bawah akan berdampak signifikan jika tidak sepenuhnya mendapatkan kompensasi bantuan. Bansos yang disalurkan saat ini pun, menurut Yusuf tak cukup untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kompensasi bantuan BLT Minyak Goreng dan BSU itu tidak cukup. Harus dilanjutkan dengan beragam bantuan lain, seperti BLT dan Sembako," tutur Yusuf.

"Ketika pemerintah menaikan harga LPG 3 kg, Pertalite dan tarif listrik, harus ada kompensasi bantuan yang harus diterima kelompok menengah ke bawah," tuturnya Yusuf lagi.

Baca: Berkah Ramadan: Bansos Cair Rp 900 Ribu Jelang Lebaran

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, kenaikan harga komoditas global baik energi dan pangan merupakan fenomena global yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia.

Kenaikan harga komoditas tersebut tidak dapat terbendung dan pemerintah pun, menurut Josua tidak dapat selamanya memberikan subsidi pada barang yang kemungkinan tidak efektif dan produktif.

"Karena barang yang disubsidi tersebut kemungkinan juga lebih dinikmati oleh masyarakat kelas menengah atas," jelas Josua.

Pemerintah, kata Josua juga perlu mengalokasikan anggaran BLT untuk kompensasi kenaikan harga-harga, terutama harga energi dan pangan. Terutama bagi masyarakat 40% terbawah dan masyarakat rentan miskin yang tentunya didukung validitas dari DTKS, sehingga dapat membatasi dampak dari kenaikan harga energi.

Lagi pula, pemerintah sudah menaikkan harga Pertamax dan implementasi kenaikan tarif PPN sebesar 1% pada bulan April ini. Dan kedepannya apabila harga Pertalite atau harga LPG 3 kg, serta tarif listrik dinaikkan, maka secara keseluruhan inflasi hingga akhir tahun ini diperkirakan akan menembus level 4%

Kenaikan inflasi tersebut, maka akan berdampak pada penurunan pendapatan riil terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga momentum pemulihan konsumsi nasional, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran BLT yang dapat diperoleh dari potensi peningkatan pajak / windfall dari commodity boom, seperti yang juga sudah pernah dibicarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Tambahan BLT bagi masyarakat miskin dan alokasi BSU bagi masyarakat dalam desil 5 atau 6 juga diharapkan dapat membatasi penurunan pendapat riil sehingga pada akhirnya tidak sampai mengganggu pemulihan ekonomi nasional," jelas Josua.

Baca: Makin Hati-hati, Pemerintah Tak Mau RI Jatuh Kayak Sri Lanka

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Erick Thohir: Bukan tak Mungkin Harga Pertamax Bisa Naik Lagi