Mahfud MD Angkat Suara Soal Pelanggaran HAM Pedulilindungi

News - Pratama Guitarra, CNBC Indonesia
16 April 2022 18:10
Menko Polhukam, Mahfud MD (Tangkapan Layar Youtube)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menanggapi biasa saja tudingan Departemen Luar Negara (Deplu) Amerika Serikat (AS) atas adanya potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari penggunaan aplikasi Pedulilindungi.

"Tidak apa-apa itu laporan biasa saja, ada LSM yang tidak bisa disebutkan LSMnya apa, itu tidak masalah. Itu bagian dari informasi saja," terang Mahfud MD, melalui aku Youtubenya, Sabtu (16/4/2022).

Yang jelas, dalam pembuatan aplikasi Pedulilindungi, kata Mahfud, bisa membantu upaya pemeirntah Indonesia dalam menangani kasus Covid-19. Justru, melalui Aplikasi itu Indonesia mendapat urutan pertama terbaik di ASEAN dalam menangani kasus Covid-19.


"Mungkin dianggap melanggar HAM karena orang yang terpantau Covid-19 melalui Pedulilindungi diketahui kena lalu dilarang menuju satu tempat, dan dilarang berdekatan dengan orang lain. Itu mungkin yang dianggap pelanggaran HAM," ungkap Mahfud.

Yang terpenting, kenyataannya kata Mahfud, melalui Pedulilindungi Indonesia berhasil mengatasi mengatasi Covid-19 lebih baik dari Amerika Serikat. Negara Paman Sam melalui hasil laporan Autralia berada di garis bawah penanganan Covid-19 bersama dengan Columbia dan Iran.

Bahkan berdasarkan laporan dari Special Procedures Mandate Holders (SPMH) atau di bawah dewan PBB tercatat bahwa laporan pelanggaran HAM di tahun 2018 - 2021 terdapat sebanyak 76 kasus laporan HAM untuk Amerika Serikat.

Sementara Indonesia dari laporan LSM terhadap laporan HAM hanya 19 laporan. "Saya punya catatan lain yang resmi dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Jadi soal itu kita saling lihat saja, kita bekerja menurut gariu masing-masing negara dalam menyelamatkan rakyatnya," tandasnya.

Sebuah laporan resmi yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS), pekan ini. Laporan ini menganalisa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di 2021 di 200 negara.

Laporan tersebut juga memuat Indonesia. Dalam laporan berjudul "Indonesia 2021 Human Rights Report" itu, AS menyebut ada indikasi aplikasi pelacakan Covid-19 Indonesia, PeduliLindungi, telah melakukan pelanggaran HAM.

Washington menyebut PeduliLindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang. Pasalnya, informasi mengenai puluhan juta masyarakat ada di dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin.

AS pun menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun tidak dijelaskan secara rinci siapa saja LSM tersebut.

"Pemerintah mengembangkan PeduliLindungi, sebuah smartphone aplikasi yang digunakan untuk melacak kasus Covid-19. Peraturan pemerintah berusaha menghentikan penyebaran virus dengan mengharuskan individu memasuki ruang publik seperti mal melalui check-in menggunakan aplikasi," tulis laporan itu, dikutip CNBC Indonesia Jumat (15/4/2022).

"Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," tambah laporan tersebut.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

AS Sebut Pedulilindungi Langgar HAM, Kemekes: Jangan Melintir


(pgr/pgr)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading