Bertemu Erick Thohir, Ini Pesan Khusus dari Karyawan PLN

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia

07 April 2022 18:20

Foto: Menteri BUMN Erick Thohir Bertemu dengan Serikat Pekerja PLN. (Dok PLN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan antara Serikat Pekerja (PLN) dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang beberapa waktu lalu sempat memanas akhirnya mulai mereda. Hal tersebut diketahui setelah bos perusahaan pelat merah ini memenuhi undangan Serikat Pekerja di kantor Pusat PLN.

Ketua Serikat Pekerja PLN, Abrar Ali menyadari bahwa selama ini pihaknya dianggap sebagai musuh dari Menteri BUMN maupun para direksi Khususnya Direktur Utama PLN. Tudingan-tudingan itu lantas membuat mereka tak nyaman.

"Kami merasa aneh juga kami wakil pegawai dari Aceh sampai Papua menurut kami kok jadi musuhnya Menteri dan Dirutnya PLN jadi siapa yang bisikin. Mudah-mudahan ke depan kita bisa luruskan kita tidak ingin musuh," kata dia dalam acara Erick Thohir Menyapa Serikat Pekerja dan Milenial PLN, Kamis (7/4/2022).

Baca:

PLN Bakal Pasok Listrik 1.026 MVA ke 5 Smelter di Sulawesi

Abrar menilai perjuangan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dalam melindungi BUMN dari orang yang mempunyai kepentingan cukup berat. Oleh sebab itu pihaknya mengaku siap bersama dengan Erick Thohir.

"Kami yakinkan SP PLN kalau gak di belakang bapak kami siap juga di depan bapak. Hari ini kami deklarasikan bapak Erick sahabat SP PLN," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Erick Thohir sebelumnya menyatakan akan membuat dua sub holding di tubuh PLN. Yang pertama adalah sub holding ritel. Sub holding ini hanya akan fokus mengurusi pelayanan ritel seperti konsumen listrik. Ketika fokus konsumen listrik PLN akan dilayani secara baik.

Yang kedua, adalah sub holding power atau pembangkit. Sub holding ini akan fokus pada pembangkit baik batu bara, energi terbarukan seperti solar, air geothermal dam lainnya. Jika sub holding power ini jalan, kemungkinan PLN Batubara akan ada di dalamnya.

Namun demikian pembentukan sub holding power ini sempat mendapat penolakan dari para Serikat Pekerja PLN. Mereka menganggap bahwa, pembentukan holding-subholding yang diikuti penawaran saham perdana (IPO) anak-anak usaha setelah holding-subholding terbentuk merupakan upaya privatisasi aset bangsa.