APBN Terjepit, Tak Usah Gagah-gagahan Subsidi Semua Barang!
Foto: Suasana pengisian BBM di SPBU Bojongsari, Jawa Barat, Jumat (14/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana untuk menerapkan subsidi energi termasuk BBM secara tertutup atau subsidi yang langsung diberikan kepada penerima manfaat belum juga terealisasi. Alhasil kini uang negara masih tersalurkan ke orang kaya.
Ekonom Senior Chatib Basri juga menyarankan agar pemberian bantuan sosial (bansos) harus fokus pada kelompok masyarakat rentan, demi mengurangi tekanan akibat gejolak pandemi maupun global.
Chatib menjelaskan, saat ini mandatory spending pemerintah dalam APBN, baik itu untuk pendidikan, transfer ke daerah, hingga subsidi energi telah mencapai 84%.
Pemerintah sendiri memasang asumsi harga minyak yang dipatok di dalam APBN hanya mencapai US$ 63 per barel, sementara saat ini harga minyak mentah dunia sudah tembus di atas US$ 100 per barel.
Jika pemerintah tetap menetapkan subsidi barang, maka akan memberatkan beban APBN. Padahal yang menerima subsidi adalah kelas menengah ke atas. Sehingga mandatory spending kemungkinan juga akan naik hingga 90%.
"BBM disubsidi barangnya, minyak goreng disubsidi tempe disubsidi, semuanya disubsidi. Repot kalau seluruh subsidi bisa dinikmati masyarakat. Kenapa gak targeted saja," jelas Chatib, Senin (4/4/2022)
"Kita gak punya ruang fiskal yang gagah-gagahan, kita harus membedakan must have and nice to have," kata Chatib lagi.
Chatib menjelaskan, sebenarnya kelompok rentan di Indonesia atau biasa disebut expiring middle class adalah sebanyak 120 juta orang, sehingga sudah mencakup seluruh dari 160 juta penduduk yang menjadi target pemberian bansos.
"Saya setuju fokus kepada vulnerable group. Kalau saya bicara 160 juta penduduk Indonesia itu 40 juta rumah tangga dengan hitungan bapak, ibu, dan dua anak," tuturnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan, pihaknya terus berusaha mencari skema subsidi energi yang ideal untuk disalurkan kepada masyarakat.
Febrio mengakui, bahwa subsidi energi yang diterapkan selama ini, melalui subsidi barang, seperti LPG dan BBM membuat subsidi menjadi tidak tepat sasaran, karena semua kalangan masyarakat bisa menikmatinya.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi dan strategi untuk bisa menerapkan subsidi energi yang langsung diberikan kepada penerima manfaat, bukan hanya LPG tapi juga untuk BBM.
"Iya itu jelas (mempertimbangkan skema subsidi individu) karena bertahun-tahun kita sudah menyampaikan bahwa subsidi dalam bentuk barang terhadap komoditas itu tidak well targeted," ujarnya pada kesempatan yang sama.
"Bahkan, sebenarnya dalam beberapa konteks itu memperburuk ketimpangan karena yang miskin mendapatnya sedikit, yang kaya malah mendapat banyak, contohnya BBM dan elpiji," kata Febrio melanjutkan.
Saat ini pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi BBM dengan skema sesuai target. Namun, Febrio belum bisa memberi kepastian kapan kira-kira kebijakan ini bisa diterapkan.
"Semua kita pertimbangkan (untuk subsidi tertutup), tinggal kita lihat timing-nya dan memastikan bahwa timeline-nya tidak menimbulkan gejolak," tuturnya.
[Gambas:Video CNBC]
Harga Pertalite Dijamin Tak Naik, Segini Harga Pertamax!
(cap/mij)
