Sering Ditanya Duit Pajak Kemana, Simak Jawaban Sri Mulyani!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai media sosial Instagram bisa menjadi sarana untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Melalui media sosial, laporan keuangan bisa dihadirkan dengan format visualisasi sehingga masyarakat awam dapat membacanya dengan mudah.

"Karena kalau dalam bentuk laporan keuangan yang baca itu cuma akuntan, tapi kalau dalam bentuk visual, orang bisa melihat. Apalagi kalau Instagram Menteri PUPR cukup banyak followers-nya, di sampaikan di situ. Itu yang saya anggap merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," papar dia dalam Serah Terima BMN Kementerian PUPR Kepada Kementerian/Lembaga/Pemda/Yayasan/Perguruan Tinggi, Selasa (29/3/2022).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, menurut Sri Mulyani menjadi penting karena tidak sedikit masyarakat yang masih bertanya mengenai penggunaan uang pajak. Berdasarkan temuan Sri Mulyani, banyak yang mengira uang pajak untuk pembangunan jalan tol.

Padahal, menurut dia, selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pajak juga untuk keperluan air bersih, pembangunan rumah, serta berbagai macam irigasi yang dapat mendukung ketahanan pangan.

"Dikira pajak untuk bangun jalan tol. Kami penting untuk terus menerus memohon kepada kementerian/lembaga untuk mengedukasi masyarakat dan ini bagian tata kelola pemerintah yang baik bagaimana kita mengelola amanat masyarakat dan mengembalikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk," tegas dia.

Oleh karena itu, dia juga mengimbau kementerian dan lembaga untuk melakukan praktik pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara (BMN) yang baik. Sebab itu berawal dari uang pajak.

"Dengan praktik pengelolaan anggaran dan pengelolaan BMN (barang milik negara) yang baik, maka diharapkan bisa terus menumbuhkan kesadaran masyarakat kita untuk ikut menjaga dan membangun Indonesia bersama," jelas dia.

Di samping praktik pengelolaan yang baik, para pemangku kepentingan juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan pajak.

"Kami penting untuk terus menerus memohon kepada kementerian/lembaga untuk mengedukasi masyarakat dan ini bagian tata kelola pemerintah yang baik bagaimana kita mengelola amanat masyarakat," tegas Sri Mulyani.