Internasional

Perang Rusia-Ukraina Bawa Untung Buat Yuan China, Kok Bisa?

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia

28 March 2022 14:00

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang di Ukraina dan sanksi dikeluarkannya Rusia dari sistem mata yang global SWIFT dapat menjadi peluang bagi China. Seorang pejabat senior keamanan Taiwan mengatakan China dapat meningkatkan profil mata uangnya, yuan.

"Baik dalam perdagangan renminbi (nama resmi yuan) atau sistem penerbitan mata uang, ini adalah peluang yang harus diambil oleh China," kata Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional Chen Ming-tong, Senin (28/3/2022), dikutip dari Reuters.

Baca:

Putin Minggir! Kim Jong Un Beri Pesan Baru ke Dunia, Apa Tuh?

Chen mengatakan China selalu menginginkan cara untuk membuang dominasi dolar AS. Perang ini, tegasnya, dapat meningkatkan penggunaan yuan.

Apalagi Rusia mengatakan pihaknya mengandalkan China untuk membantunya menahan sanksi ekonomi dari Barat. Rusia akan menggunakan yuan China dari cadangan devisanya setelah sanksi memblokir akses Rusia ke dolar AS dan cadangan euro.

China sendiri mengaku netral dalam konflik Rusia dan Ukraina. Namun negeri pimpinan Presiden Xi Jinping itu sempat menyuarakan penentangan terhadap sanksi Rusia oleh Barat.

Meski demikian, sejumlah isu menyebut Rusia telah meminta bantuan China terutama untuk logistik perang, meski hal itu dibantah Beijing. Tapi ini telah membuat Barat mengancam akan memberikan sanksi.

Di sisi lain, China dipercaya telah meranti-wanti perusahaannya untuk melangkah hati-hati dengan investasi di Rusia. Moskow adalah pemasok minyak terbesar kedua dan penyedia gas terbesar ketiga di China.

Sebelumnya serangan Rusia ke Ukraina telah membawa dampak ke Taiwan. Pekan lalu, dalam catatan perusahaan investasi setempat, Mega International Investment Services, investor asing melepas saham senilai sekitar 480 miliar dolar Taiwan (US$16,9 miliar).

Muncul kekhawatiran yang sama, di mana China dapat meningkatkan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan. Diketahui China menganggap Taipe adalah provinsinya meski pemerintah pulau itu beranggapan sebaliknya.