Buntut Kekesalan Jokowi, Impor Kementerian Bisa Dibekukan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, sesuai arahan dan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihaknya akan melakukan beberapa terobosan untuk mendorong produk dalam negeri.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan, salah satu yang akan didorong untuk mempermudah produk dalam negeri dan UMK-Koperasi banyak cara yang akan dilakukan.

"Kita sudah bikin beberapa rekomendasi seperti bila ada produk substitusi impor, maka yang barang impor itu harus di-freeze atau dibekukan oleh pengelola katalog, termasuk katalog sektoral di kementerian/lembaga," jelas Azwar kepada CNBC Indonesia, Jumat (25/3/2022). Cara itu merupakan salah satu di antara cara lain yang akan ditempuh LKPP.

Cara lainnya, untuk mendorong produk dalam negeri, kata Azwar yaitu memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-Katalog, baik itu e-Katalog nasional maupun lokal. Saat ini e-Katalog nasional akan diringkas alur penayangan produknya, dari yang sebelumnya butuh 8 tahap kini hanya akan melalui dua tahap saja.

Mekanisme pengelolaan katalog lokal disederhanakan dari sebelumnya 4 tahapan menjadi 1 tahapan saja. Bulan Februari baru sekitar 40 pemerintah daerah (pemda) punya e-Katalog Lokal, sekarang semuanya otomatis, kata Azwar tetapkan sebagai pengelola.

"Tinggal bikin etalase produknya. Sekarang sudah ada lebih dari 120 pemda yang membuka Katalog Lokal. Nah di sanalah kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk," tuturnya.

LKPP juga tengah menyiapkan pengembangan sistem pada rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah, baik kementerian/lembaga/pemda. Dengan sistem ini LKPP akan mengetahui dan mengontrol alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan.

"Kemarin teman-teman di daerah agak susah (dalam menggunakan kartu kredit pemerintah), ini regulasinya sudah proses," ujarnya.

"Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar, sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow. Ini bagian dari mendorong PDN dan UMK terlibat lebih dalam mengakses APBN/APBD," kata Azwar melanjutkan.

Sebelumnya, Jokowi mengaku tak habis pikir dengan barang-barang yang selama ini diimpor baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berbicara saat memberikan pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jokowi menyebut salah satu barang impor yang membuat dirinya tak habis pikir. Barang tersebut adalah televisi sirkuit tertutup (CCTV).

"Coba, CCTV beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV aja beli impor," tegas Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyoroti seragam tentara dan polisi Indonesia yang mayoritasnya juga merupakan barang impor. Padahal, industri dalam negeri mampu untuk memproduksi barang tersebut.

Baca: Amarah Jokowi di Bali, Sebut Bodoh Hingga Larang Tepuk Tangan

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pantas Jokowi Kesal, Impor Barang Kementerian Capai Triliunan