Sri Mulyani Blak-blakan Soal Pajak Karbon Hingga Energi Hijau

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bicara mengenai insentif yang diperlukan dalam mengejar net zero emission dan emisi gas rumah kaca yang ditarget bisa dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Menteri Sri Mulyani kepada CNBC Indonesia dalam Economic Outlook 2022 mengatakan, saat ini di seluruh dunia tengah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca atau nationally determined contribution (NDC), yang mana di Indonesia sendiri memiliki target pada tahun 2030 pengurangan emisi bisa mencapai 29% apabila dilakukan sendiri dan 41% bila mendapatkan dukungan dari negara-negara lain.

Sri mulyani mengakui, dalam hal penurunan emisi gas rumah kaca memerlukan biaya yang cukup besar sehingga membutuhkan banyak investasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

Pilihan Redaksi Kabar Baik, Sri Mulyani: Tarif Listrik Belum Naik! Simak! Obrolan CT & Sri Mulyani Soal Kapan Perang Berakhir Top! Sri Mulyani Selamatkan RI dari Tambahan Utang Rp 100 T

"Jadi bagaimana investasi di PLN yang memiliki mekanisme cap. Karena setiap pembangkit ada berapa cap-nya dan melebihi beli kredit lain atau bayar pajak. Makanya kita akan ada yang namanya carbon tax," ungkap Sri Mulyani kepada CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022).

Selain carbon tax, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Indonesia juga akan memperbesar pengembangan energi hijau seperti misalnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), Geothermal, arus laut dan juga angin.

Sri Mulyani bilang, disetiap pengembangan pembangkit itu memiliki risiko keuangan yang berbeda-beda. Makanya, pihaknya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berupa kemudahan-kemudahan perpajakan dan mengenai perhitungan tarif energi tersebut.

"Insentif sudah kita lakukan sebetulnya, ada tax holiday, tax allowance, ada insentif DTP," ungkap Sri Mulyani.

Saat ini, kata Sri Mulyani, yang tengah dibahas bukan lagi mengenai insentif melainkan, apakah Indonesia belum bisa menjual carbon tax-nya sebelum memenuhi NDC 29%.

"Ini jadi topic, we can sell carbon di luar harganya tinggi di Eropa harga tinggi. Ini jadi debat di G20 dan ini jadi menu utama. Jadi kami di Kemenkeu liat semua aspek itu, pertanian kehutanan, energi dan kita bangun policy yang penuhi semua aspek, ini harus adil," tandas Sri Mulyani.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Catat! Begini Cara Mengakali Pajak Karbon Uni Eropa