Pemerintah dan DPD RI Bahas Pembubaran BUMN

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Mansury dipanggil Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite II, untuk menjelaskan beberapa masalah di lingkup perusahaan plat merah. Termasuk, program kerja Kementerian pada tahun 2022 ini.

Selain itu, DPD RI meminta penjelasan, mengenai isu perusahaan BUMN yang saat ini mencuat. Mulai dari isu ketenagakerjaan pascapembubaran 3 BUMN dan keberlangsungan maskapai Garuda Indonesia.

"Dari catatan kami ada kekhawatiran bahwa Garuda Indonesia maskapai yang sudah ada dari tahun 1949 sulit bertahan hidup, karena hutang yang begitu besar," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh saat membuka rapat kerja bersama Kementerian BUMN, Senin (21/3/2022). 

"Tahun ini 2022 disetujui alokasi anggaran Rp208,3 miliar untuk RKP 2022, untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. DPD ingin mendapat penjelasan dari Bapak Wamen BUMN dan jajaran, harapan kami agenda kerja di paparan Wamen sejalan dengan aspirasi daerah melalui komite II," kata Abdullah saat membuka rapat.

Baca: Simak Proses Pembubaran Merpati & Istaka, Sudah Sampai Mana?

"Selain itu pembubaran plat merah menimbulkan masalah kepegawaian seperti PT Industri Sandang Nusantara (Persero) dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero). Ini menjadi perhatian ke depan untuk perusahaan plat merah yang akan dibubarkan. Maka dalam rapat kerja komite II ini untuk mendapatkan penjelasan permasalahan tersebut," tambah Abdullah.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Potret Wamen Tiko 'Blusukan' Cek Proyek Depo LRT Jabodebek