Pelonggaran Aktivitas Warga Bukan Transisi Menuju Endemi Nih?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membantah anggapan yang menyebut bahwa penghapusan tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan domestik adalah bagian dari upaya transisi dari pandemi menuju endemi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo melalui keterangan tertulisnya menegaskan, relaksasi testing diberlakukan karena situasi pandemi saat ini semakin terkendali.

"Data-data kasus, keterisian RS, dan angka reproduksi efektif COVID19, semua menunjukan pandemi semakin berhasil terkendali dengan baik," kata Abraham, seperti dikutip Rabu (9/3/2022).

"Ini menjadi landasan mengapa level PPKM di beberapa daerah diturunkan dan termasuk relaksasi testing untuk pelaku perjalanan," tegas Abraham.

Abraham juga menepis pendapat jika penghapusan antigen dan PCR untuk pelaku perjalanan menunjukkan pemerintah mulai longgar terkait dengan testing Covid-19.

Menurutnya, pemerintah saat ini justru semakin spesifik dalam melakukan testing dengan menggunakan pendekatan surveillance aktif, baik secara aktif melakukan penemuan kasus atau Active Case Finding (ACF) maupun testing epidemiologi.

"Seperti ACF di sekolah, secara acak tes akan dilakukan pada siswa dan guru untuk deteksi dini apakah ada kluster atau tidak. Lalu yang namanya testing kontak erat juga masih diteruskan," jelasnya.

"Berikutnya pemerintah juga semakin melihat data bahwa Omicron lebih ringan dibanding Delta, untuk itu angka keterisian RS dan kematian menjadi lebih diperhatikan dibanding angka kasus," sambungnya.

Abraham mengingatkan, kebijakan penghapusan tes antigen dan PCR untuk pelaku perjalanan domestik, hanya diberlakukan bagi yang sudah divaksinasi dua dosis atau lengkap.

"Jadi masyarakat yang sudah tidak mau testing-testing lagi kalau mau terbang, ya segera lengkapi vaksinnya," pesan Abraham.

Sebagai informasi, keputusan pemerintah melonggarkan kewajiban para pelaku perjalanan domestik untuk tes antigen dan PCR telah menuai kritik dari sejumlah pakar.

Pasalnya, testing Covid-19 dinilai masih menjadi hal yang penting dilakukan untuk melihat situasi pandemi saat ini. Bahkan, ada yang menganggap kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mensegerakan penetapan status pandemi menjadi endemi.