Awas! Perang Rusia dan Ukraina Bisa Ganggu Ekonomi RI Pulih

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

02 March 2022 20:19

Foto: Infografis/Mengenal Thermobaric, Senjata Mematikan Rusia di Perang Ukraina/Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mulai mengkhawatirkan perang antara Rusia dan Ukraina akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Diperkirakan, pertumbuhan ekonomi tanah air akan melambat.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, M Rizal Taufikurahman menjelaskan, Rusia dan Ukraina merupakan negara besar yang setiap kebijakan ekonomi politiknya memiliki dampak bagi dunia.

"Konsumsi negara, khususnya pemerintah terhadap pengeluaran, karena adanya perang ini akan naik 0,1%. Kemungkinan akan banyak government transfer dari efek perang ini. Dimungkinkan akan mengeluarkan anggaran untuk berbagai kebijakan yang memang berpengaruh ke ekonomi," ujarnya, Rabu (2/3/2022).

Rizal mencontohkan, misalnya selisih harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang sudah naik karena kenaikan hanya minyak mentah dunia. Rizal memperkirakan harga ICP akan naik 1,14% akibat tensi geopolitik Rusia dan Ukraina.

Dari sisi konsumen, kenaikan harga minyak ini juga sudah dirasakan adanya kenaikan harga, mulai LPG non subsidi.

"Harga minyak ini berpengaruh terhadap hampir semua sektor, mulai dari transportasi dan logistik, termasuk sektor pangan yang sudah mulai naik, apalagi menghadapi Ramadhan," jelas Rizal.

Pada akhirnya, akan mendorong terjadinya inflasi, terutama inflasi harga bergejolak karena beberapa komoditas. Inflasi harga bergejolak ini, kata Rizal mulai bergerak, terutama untuk komoditas minyak, gas, dan daging.

Harga daging diprediksikan naik hingga 0,07%, ekstraksi (gas dan listrik) 0,19%, pangan 0,05%, makanan olahan 0,08%, serta transportasi dan komunikasi akan naik 0,1%.

"Karena transmisi perang dan kenaikan harga minyak dunia, pertumbuhan ekonomi kita kemungkinan akan turun 0,014%. Karena transmisi kenaikan harga minyak dunia mendorong terjadinya inflasi," jelas Rizal.

Baca:

Dana Asing Tak Terbendung, Karena Dividen Jumbo?

Menengok Pengalaman Kenaikan Harga Minyak Dunia di 2013

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indef Abdul Manap Pulungan menjelaskan, Indonesia juga pernah mengalami kenaikan harga minyak mentah dunia dari US$ 88 per barel menjadi US$ 97 per barel.

Adanya kenaikan harga minyak pada 2013 saat itu, kata Abdul membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga ikut terdepresiasi. Pada 2012 harga rupiah terhadap dolar AS Rp 9.670 per US$, melonjak hingga US$ 12.189 per US$ pada 2013.

"Ada gap antara kenaikan harga minyak dengan transmisinya ke nilai tukar rupiah," jelas Abdul.

Selain itu, saat kenaikan harga minyak mentah dunia juga melonjak pada 2013 membuat pertumbuhan ekonomi di tanah air ikut merosot. Dari 6,23% (yoy) pada 2012 menjadi 5,78% pada 2013 dan mencapai 4,79% pada 2015.

Antisipasi yang harus dihadapi dari transmisi ke depresiasi rupiah di tahun ini, kata Abdul adalah beban bunga utang pokok pemerintah yang telah mencapai US$ 6,36 miliar, berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia.

"Kalau dia meleset dari asumsi yang ada, akan menyebabkan biaya tambahan dari pemerintah baik untuk bunga maupun pokok yang harus dibayar," jelasnya

"Akan relatif berat jika memang terjadi depresiasi rupiah, US$ 6,36 miliar ini bisa menembus angka tinggi, jika depresiasi rupiah itu sangat terjadi signifikan di 2022," kata Abdul melanjutkan.

Seperti diketahui, asumsi makro yang ditetapkan APBN 2022 untuk nilai tukar dipatok sebesar Rp 14.350 per dolar AS. Nah, pergerakan nilai tukar rupiah ini, yang menurut Abdul juga harus terus diawasi oleh pemerintah dan otoritas terkait.

Pasalnya berkaca dari 2013, 2015, dan 2018 dengan nilai tukar rupiah yang tinggi dan harga minyak yang naik, menyebabkan pembayaran bunga utang melebihi plafon yang ditetapkan APBN.

"Dengan dampak dari nilai tukar rupiah dan pembayaran bunga utang, di saat nilai tukar rupiah sangat tinggi dari target dan realisasi, seberapa besar target dan realisasi pembayaran utang. Jika seperti ini skenario-nya, maka hal ini bisa terjadi hal yang sama," jelas Abdul.