Biden Ngamuk, AS Sanksi Besar-besaran Ekonomi Rusia

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa Rusia telah memulai "invasi" ke Ukraina, Selasa (22/2/22022) sore waktu setempat. Karenanya, AS memberikan sanksi besar-besaran terhadap bank utama Rusia, EVB dan bank militernya, PSB.

Hukuman itu akan melarang lembaga keuangan Amerika memproses transaksi untuk VEB dan PSB. Ini akan secara efektif "memotong" bank dari transaksi yang melibatkan dolar AS, yang selama ini menjadi mata uang cadangan global.

Bukan hanya itu, sanksi juga diberikan ke utang negara Rusia. AS melarang bank-bank Amerika untuk memperdagangkan saham atau meminjamkan ke dana.

"Itu berarti kami telah memutuskan pemerintah Rusia dari pembiayaan Barat," kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih.

"(Rusia) tidak bisa lagi mengumpulkan uang dari Barat dan tidak bisa memperdagangkan utang barunya di pasar kita atau pasar Eropa juga."

Sementara itu, tiga individu yang disanksi adalah orang-orang dilingkaran Putin, termasuk dua putra pejabat tinggi pemerintah. Mereka disebut berbagi keuntungan korupsi dengan Kremlin dan akan dibekukan asetnya di perbankan AS.

"Karenanya mereka juga harus merasakan rasa sakit," ujar Biden lagi.

Pengumuman Biden datang setelah parlemen Rusia menyetujui permintaan Presiden Vladimir Putin Selasa untuk menggunakan kekuatan militer di luar perbatasan negara itu. Putin sebelumnya mengakui dua wilayah basis pemberontak Ukraina sebagai negara dan memuat dekrit pengiriman pasukan.

Barat, seperti Inggris, menilai ini merupakan sebuah perkembangan yang tampaknya dirancang untuk mengizinkan invasi yang lebih luas ke Ukraina. 

Biden menyebut ini baru tahap awal sanksi. Hukuman bakal meningkat jika Rusia semakin melanjutkan agresi.

Bukan hanya AS, Inggris juga mulai menargetkan sanksi ekonomi terhadap lima bank Rusia dan tiga orang kaya terkait. Tiga individu adalah orang terkaya Rusia yakni Gennady Timchenko, Boris Rotenberg, dan Igor Rotenberg.

Sementara Jerman resmi menghentikan proyek gas Nord Stream 2, yang dibiayai mayoritas BUMN Rusia Gazprom, untuk pasar Negeri Panser. Itu ditegaskan langsung Kanselir Jerman, Olaf Scholz, karena Rusia mengakui kemerdekaan separatis Donetsk dan Luhansk.

Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina Timur, Donetsk, yang menamakan diri Republik Rakyat Donetsk (DPR), dan Lugansk, yang menamakan diri Republik Rakyat Lugansk (LPR). Pengiriman pasukan dilakukan dengan dalih "menjaga keamanan".