Jadi Syarat Layanan, Ini Antrean di Kantor BPJS Kesehatan
Karyawan melayani peserta di salah satu kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mewajibkan kartu peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Selain mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk jual beli tanah, terungkap pemerintah juga mewajibkan kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat pendaftaran umrah hingga mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Kewajiban tersebut dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang diteken Jokowi pada 6 Januari 2022 lalu. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Sebagai informasi, kebijakan ini diterapkan untuk memastikan 98% penduduk Indonesia di berbagai wilayah terdaftar sebagai peserta program JKN pada 2024 mendatang. Pada tahun lalu, jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17%. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Sementara itu, pada tahun ini tingkat kepesertaan JKN ditargetkan mencapai 244,9 juta jiwa atau 89,5% penduduk. Dari pantauan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat di jalan Proklamasi, banyak peserta BPJS mengantre di lobi kantor yang dilayanai oleh petugas, untuk diarahkan sesuai keperluannya. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
