Nasib Jalur Puncak 2 Masih 'Menggantung', Lanjut?

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasib jalur puncak II atau poros tengah timur masih menggantung, meski banyak pihak mau mendorong pembangunan jalan alternatif untuk memecah kemacetan menuju Puncak, Bogor ini.

Masalahnya anggaran pembangunan pemerintah daerah kurang untuk melanjutkan proyek ini, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.

Anggota DPR RI Komisi V Mulyadi mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk bangun jalan untuk menghubungkan kabupaten Bogor dengan Cianjur ini diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun. Sehingga tidak mungkin mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah.

"Saya marah besar waktu itu karena tidak masuk dalam rencana kerja anggaran 2022 pemerintah pusat. Pemda nggak akan kuat anggarannya, saya kecewa itu biaya yang dibutuhkan hanya Rp1,4 triliun. Pembebasan lahan juga banyak hibah paling cuma sampai 10%," jelas Mulyadi kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/2/22).

Menurut Mulyadi pemerintah daerah sudah melakukan betonisasi jalan ke arah Bogor itu, tepatnya simpang Sentul Kabupaten Bogor.

Menurut dia pembangunan jalan ini masih bisa dilanjutkan karena ada revisi Undang-Undang tentang jalan yang baru. Dimana dalam revisi itu pemerintah pusat bisa melakukan intervensi pembangunan jalan nasional.

"Kalau dulu kan terkunci aturan, sekarang APBN bisa intervensi selama itu diperlukan. Saya akan usulkan untuk di jalur pusat eksisting utara dan selatan jalan kabupaten. Jadi jalan yang wilayahnya kecil-kecil akan diperlebar untuk mengatasi macet," jelasnya.

Mulyadi melihat ada lima titik kemacetan yang berat disana, sehingga dia akan mengusulkan pembangunan fly over, bundaran, dan underpass.

Proyek pembangunan jalan ini memang terus berlanjut. Setelah mandek saat era Bupati Bogor waktu itu Rahmat Yasin terjerat kasus hukum.

Kemudian Bupati Bogor Ade Yasin melanjutkan proyek tersebut dan mengalokasikan anggaran Rp5 miliar untuk pembukaan jalan.