Duh Ruwet! Birokrasi RI Masih Ada PNS Bermental Kolonial

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengakui masih ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermental kolonial.

Ini terutama mereka yang sudah bekerja lama sebagai PNS dan kaget dengan perubahan zaman dan tak mengikuti pola pikir milenial. Sehingga saat menjadi atasan masih bersikap otoriter.

Oleh karenanya, perubahan dan penguatan budaya kerja saat ini menjadi fokus pemerintah. Saat ini budaya kerja akan diubah menjadi berakhlak yang sudah di rilis oleh Presiden.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PANRB Alex Denni menjelaskan, ber nya berorientasi pada pelayanan. A- akuntable, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, K-nya kolaboratif.

"Nah, inilah iklim kerja yang mau kita bangun. Harmonis artinya kita memahami adanya perbedaan dan kemudian kita bisa meleverage perbedaan itu menjadi kekuatan bagi organisasi," ujarnya kepada CNBC Indonesia.

Menurutnya, dengan perubahan ini maka akan ditekankan bahwa PNS lama tidak bisa lagi hanya membanggakan prestasinya di masa lalu. Sebab, sudah banya perubahan yang terjadi terutama pola pikir dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

"Ini antara lain iklim yang mau kita bangun. Adaptif nggak bisa lagi orang bangga dengan apa yang dilakukan 5-10 tahun yang lalu. Karena anak-anak milenial datang dengan ide segar barangkali lebih dibutuhkan ke depan," jelasnya.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan memperkuat personal branding dari masing-masing ASN. Sehingga PNS yang ada betul-betul memiliki nilai menjadi abdi negara.

"Terkait core value, employment branding menjadi hal penting. Artinya adalah komunikasi (PNS) ke marketnya. Dimana di dalam nya ada namanya employe value preposition," pungkasnya.

Sebelumnya, curhatan seorang PNS baru viral di media sosial twitter. Ia menyatakan bahwa lingkungan kerja di pemerintahan tidak sehat. Sebab masih ada atasan yang bersikap otoriter dan tidak menerima pendapat orang lain. Sehingga ini menjadi fokus perubahan pemerintah.