BI Tawarkan Solusi Agar Pembiayaan Hijau Banyak Diminati
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
18 February 2022 12:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemanfaatan pinjaman berkelanjutan, dinilai masih sulit dimanfaatkan oleh para sektor publik dan swasta dalam mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan. Masalah ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan perkembangan instrumen keuangan berkelanjutan sudah berkembang sejak 2007 dan perkembangannya semakin pesat, bukan hanya dalam volume, tapi juga keragaman instrumennya.
Keragaman instrumen keuangan berkelanjutan di pasar modal misalnya instrumen pasar uang hijau, repo hijau yang berkelanjutan, dan obligasi sosial. Serta instrumen pinjaman hijau dan LNG Finance.
"Masalahnya semua instrumen ini terkadang masih sulit dimanfaatkan oleh sektor publik dan swasta. Terutama dalam menilai dan mengadopsi instrumen ini," jelas Perry dalam sebuah webinar yang termasuk dalam rangkaian Presidensi G20, Jumat (18/2/2022).
Dalam menyelesaikan tantangan itu, kata Perry, di dalam Presidensi G20 harus meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan.
"Pada akhirnya negara-negara harus bekerjasama dalam mengatasi tantangan bersama, seperti alat penyelarasan standar, termasuk untuk persyaratan pelaporan dan pengungkapan," jelas Perry.
Kemudian metrik data dan layanan verifikasi juga harus dikembangkan. Otoritas sektor keuangan pemerintah di sektor ini, menurut Perry penting untuk bersama-sama menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan yang akan mendukung program yang akan ditempuh sektor publik dan swasta.
Penguatan kerjasama negara-negara G20 ini harus dilakukan, untuk bisa menjamin ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang untuk mendukung pasar keuangan.
Adapun strategi yang didorong Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk mengembangkan instrumen keuangan dan berkelanjutan ini diantaranya mendorong kemajuan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kedua, agar membangun ekosistem sekaligus instrumen keuangan berkelanjutan yang berwenang memberikan insentif dan disinsentif dalam kebijakan. Serta bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk membangun infrastruktur ini.
"Termasuk taksonomi hijau, layanan verifikasi. Penerbit sertifikat hijau dan layanan peringkat hijau. Bank Indonesia saat ini sedang bergerak ke Green Central Banking, di mana ekonomi hijau dan instrumen keuangan bagian dari mix policy Bank Indonesia," jelas Perry.
Terpenting, kata Perry perbankan dan korporasi sebagai pemain besar di sektor keuangan juga harus bersinergi untuk mencapai target emisi karbon yang lebih rendah untuk memenuhi risiko perubahan iklim.
Pada Kesempatan yang sama, Mushtaq Kapasi, Managing Director, Chief Representative, Asia Pacific ICMA menambahkan, seringkali emiten dan investor sulit untuk memberikan pinjaman berkelanjutan karena mereka tidak melihat adanya proyek yang disebut sebagai 'hijau dan berkelanjutan'.
Para issuer, kata Mushtaq harus dapat meyakinkan bahwa apa yang mereka keluarkan dan apa yang mereka investasikan benar-benar hijau dan capable.
"Mereka baik-baik saja dengan fakta bahwa penggunaan hasil ketika menerbitkan obligasi untuk mendapatkan uang. Dalam uang itu akan digunakan untuk investasi yang berkelanjutan. Jadi obligasi hijau akan digunakan dalam proyek hijau," jelas Mushtaq.
"Issuers juga harus mengedepankan transparansi terlebih dahulu. Proyek apa saja yang dikerjakan, bagaimana proses alokasinya, apa dampak dari proyek-proyek itu. Jadi harus mengukur dan mengungkapkan dampaknya kepada investor," jelas Mushtaq.
(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Presidensi G20 Mulai, Pejabat Penting Dunia 'Kumpul' di Bali
Most Popular