Siap-Siap! Mulai 2023 TNI-Polri Pindah ke IKN Nusantara

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

11 February 2022 10:40

Prajurit TNI — Foto: Grandyos Zafna/detik.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menyiapkan rencana besar pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Nah, dalam skenario yang sedang difinalisasi tersebut. Direncanakan pada 2023 TNI dan Polri pindah terlebih dahulu ke IKN.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menjelaskan setidaknya ada tiga langkah yang dilakukan pihaknya untuk memindahkan ASN ke IKN.

Pertama, menyusun skenario pemindahan kementerian/lembaganya terlebih dahulu. Di mana akan dibagi terhadap lima klaster kementerian/lembaga (K/L).

"Nah ini sudah ditetapkan oleh KemenPANRB dan Bappenas," jelas Alex kepada CNBC Indonesia melalui video conference, Kamis (10/2/2022).

Alex menjelaskan, Klaster 1 yakni kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan Presiden RI, pejabat negara, lembaga tinggi negara, Kementerian Koordinator, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Klaster 1 juga termasuk kementerian yang mendukung kinerja presiden seperti Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan sebagainya.

"Kemudian klaster 2 juga sudah ditetapkan hingga Klaster 3,4, dan 5. Jadi, akan secara bertahap mulai 2024 hingga 2029 sudah direncanakan," jelas Alex.

Pilihan Redaksi

Langkah kedua, kemudian masing-masing K/L menentukan design siapa dan berapa ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Setelah sudah ditetapkan, hal tersebut kemudian diinformasikan kepada Kementerian PANRB.

Saat ini, kata Alex skenario pemindahan ASN sudah ditetapkan oleh masing-masing K/L. Ditargetkan dua minggu ke depan, skenario ini sudah bisa terbentuk.

"Sekarang lagi finalisasi. Targetnya dua minggu ke depan dibungkus. Jadi kementerian dan lembaga minggu depan akan final. Kira-kira PANRB bawa berapa orang, Bappenas akan bawa berapa orang, dan seterusnya," jelas Alex.

Langkah ketiga, ASN yang ditetapkan untuk pindah, kemudian bisa melaporkan bagaimana rencana mereka untuk membawa sanak atau family ke IKN.

"Kapan bawa keluarga ke sana, bawa istri gak, bawa suami gak, anaknya umur berapa pada saat itu, dan segala macam," ujarnya lagi.

Pada saat yang sama skenario itu dibentuk, Kementerian PANRB dan Bappenas, kata Alex juga sambil menyesuaikan rencana Kementerian PUPR, bagaimana rencana mereka dalam membangun infrastruktur hunian para ASN tersebut.

Kendati demikian, Alex memastikan bahwa prioritas yang harus dipindahkan ke IKN baru adalah dari sisi pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus ditetapkan kuotanya terlebih dahulu adalah jumlah TNI dan Polri.

"Polisi - TNI dahulu sudah di kuota. Sisanya baru untuk ASN. Nah sisanya ini yang harus fine tune (dicocokan) dengan PUPR," ujarnya.

Kemungkinan, aparat penegak hukum dan keamanan tersebut, kata Alex bisa mulai berpindah tahun depan. Sayangnya, Alex belum bisa memberikan tanggapan berapa jumlah TNI dan Polri yang harus dipindahkan ke IKN.

"Mereka (Polisi - TNI) harus didahulukan. Ya 2023 harusnya advance team-nya sudah mulai di sana. Sudah ada angkanya, tapi jangan saya yang bicara," ujarnya lagi.