IDI Sebut Penerapan Kelas Standar Tak Akan 'Selamatkan' BPJS

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengungkapkan bahwa penerapan kelas standar tidak akan menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit. Menurut dia, defisit terjadi bukan karena skema tarif dan kelas penerima, tetapi adanya kesamaan tarif antara pelayanan tiap-tiap rumah sakit.

"Misalnya operasi usus buntu di rumah sakit tipe D berbeda dengan rumah sakit tipe C, berbeda dengan rumah sakit tipe A atau rumah sakit tipe B. Ini yang membuat tidak efisiensi BPJS Kesehatan," ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/2/2022).

Untuk diketahui, BPJS Kesehatan dinilai mengalami defisit seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah berencana menerapkan kelas standar atau tunggal BPJS Kesehatan, menggantikan kelas 1, 2 dan 3 yang saat ini berlaku.

Dengan kelas standar ini nantinya pemerintah dan BPJS Kesehatan akan melihat jenis layanan yang selama ini diberikan. Lalu akan dikendalikan atau dikurangi untuk biaya layanan dengan potensi biaya yang terlalu mahal.

Adapun Slamet menegaskan, sudah delapan tahun tarif INA-CBG's BPJS Kesehatan belum mengalami kenaikan. Sehingga ini mengakibatkan under cost.

"Jadi ini sudah urgen untuk dinaikkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Keuangan. Tidak fair dan tidak adil kalau delapan tahun ini tidak naik, dan itu akan cenderung menurunkan kualitas pelayanan," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, tarif INA-CBG's BPJS Kesehatan lebih krusial dibanding penerapan kelas standar peserta JKN-KIS.

"Itu harus ditangani dan kemudian kita harus tahu mana yang prioritas. Itu harus dibicarakan dan diselesaikan. Yang jelas kalau BPJS siap untuk membicarakan itu dan kemudian yang diinginkan rumah sakit," papar dia.