Melihat Lagi Rencana Besar Jokowi Garap Ekonomi Hijau

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyebutkan rencana besar dalam mentransformasikan ekonomi Indonesia ke arah ekonomi hijau.

Konsep pengembangan ekonomi hijau pun telah disampaikan pemerintah Indonesia dalam rangkaian High level Segment KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia pada akhir tahun lalu.

Pada pagelaran B20 Indonesia inception Meeting 2022 misalnya, Jokowi menggambarkan betapa kayanya Indonesia akan energi hijau alias sumber energi baru terbarukan (EBT).

Jokowi mengatakan Indonesia memiliki potensi EBT sebesar 418 giga watt, baik itu air, panas bumi, hingga matahari. Besarnya potensi ini tentu peluang untuk mewujudkan transisi energi.

Jokowi lantas mengajak sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam investasi di transisi energi tersebut. Transformasi energi hijau sendiri akan menjadi fokus utama Presidesi G20 di Bali beberapa bulan mendatang.

"Kita akan buka partisipasi sektor swasta untuk investasi transisi energi ini," kata Jokowi, seperti dikutip Senin (31/1/2022).

Kontribusi pelaku usaha untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan transisi yang mengarah ke ekonomi hijau memang cukup krusial. Pasalnya, hampir setiap lini ekonomi melibatkan pelaku usaha.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan kalangan pengusaha menjadi sektor yang mampu membantu pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau.

"Peran dunia usaha sangat besar. Bagaimana supaya swasta bersedia terlibat lebih jauh dalam ekonomi hijau? Tentu pemerintah harus mendorongnya dengan berbagai upaya," kata dia

Nailul menambahkan, kunci dari maksimalisasi peran swasta dalam pengembangan ekonomi hijau ada pada strategi insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Menurutnya, sepanjang insentif yang diberikan mampu menekan ongkos yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk terlibat, maka minat di pengembangan industri dan energi hijau akan tinggi.

Terlebih pada saat ini investasi pada ekonomi hijau masih cukup mahal sehingga pemangku kebijakan perlu menyiapkan instrumen regulasi dalam rangka menarik minat dunia bisnis lebih besar.

"Bagi negara yang sudah siap, investasi yang masuk pasti investasi bersih. Karena bagi swasta apabila ada faktor yang mereka anggap menguntungkan maka akan beralih," ujarnya.

Baca: Jokowi Ubah Indikator Asesmen PPKM, DKI Ada di Level Berapa?

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Klaim Jokowi: Banyak yang Ngantre Masuk Green Industrial Park